TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang tahun politik 2019, Kementerian Pertahanan telah melakukan antisipasi munculnya potensi peretasan oleh pihak asing.

Satu di antara langkah yang dilakukan adalah dengan merancang pertahanan siber guna menghalau ancaman tersebut.

Baca: Menristekdikti: Universitas dan Pusat Riset Tak Boleh Seperti Museum

Demikian hal ini disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenhan, Marsma Yusuf Jauhari kepada wartawan dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

"Saat ini ancaman siber semakin mengkhawatirkan bagi ketahanan Indonesia. Apabila dulu ancaman siber bergerak secara sistematis, kini ancaman siber sudah bergerak ke arah media sosial. Ini termasuk yang kami antisipasi," katanya.

Selain membentuk pertahanan siber, sambung Jauhari, pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di luar pemerintahan untuk bersama-sama mencegah aksi peretasan pada Pilpres 2019.

"Terkait hal-hal di luar teknis, kami juga akan bicara dengan banyak pihak, mulai dari komunitas, aktivis dan lain sebagainya. Kita mengharapkan pesta demokrasi berjalan dengan baik," katanya.