TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Tahun 2018 merupakan tahun politik. Selain terdapat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, juga terdapat persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019‎ yang sejak awal tahun depan sudah mulai terasa nuansanya.

Tahun depan, selain disibukkan dengan program ‎kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga disibukkan dengan persiapannya maju kembali dalam pemilihan presiden.

Sejauh ini sudah dua partai yang mendeklarasikan dukungan pada Jokowi di pemilihan presiden mereka yakni PPP dan Golkar.

PPP mendeklarasikan dukungan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure Ancol 21 Juli lalu.

Seminggu berselang Partai Golkar saat masih dipimpin Setya Novanto juga melakukan hal yang sama, mendukung Jokowi dua periode menjadi presiden.

Di kepemimpinan Airlangga Hartarto dukungan kepada Jokowi kembali dipertegas.

Baca: Jokowi Blusukan ke Malioboro Sapa Warga, Sempatkan Beli Sandal dan Kaos hingga Naik Andong

Bahkan pernyataan dukungan diterima langsung oleh presiden dalam pembukaan Munaslub Golkar pada Senin 18 Desmber 2017.

Apabila Jokowi dipastikan akan maju lagi dalam Pilpres 2019, lantas bagaimana sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla?

‎Dalam beberapa kesempatan Kalla mengisyaratkan akan berhenti dari dunia politik usai masa jabatannya sebagai wakil presiden selasai 2019 mendatang.

‎Salah satunya ketika Kalla ditanya soal ketertarikannya kembali mengurus Partai Golkar, saat kisruh kepemimpinan Novanto terjadi beberapa waktu lalu.‎

Kalla mengatakan sudah pernah menjadi pengurus partai dan tinggal giliran generasi muda yang mengurusi Partai Golkar.

Kalla pernah menjadi Ketua Umum Golkar ke-8 pada periode 9 Okrober 2004 hingga 9 Oktober 2009.

"Itu pernah saya urus dulu Golkar lama, saya kira banyak yang muda-muda,"‎ kata Kalla, 19 Desember lalu.

Bahkan, mngenai pencalonan presiden dalam beberapa kesempatan pria kelahiran Watampone, Bone, Sulawesi Selatan tersebut dengan tegas mengatakan tidak akan maju lagi, baik itu kembali mendampingi presiden Jokowi atau maju sebagai calon presiden.

Baca: Sempat Menolak Dites Urine dan Kesulitan Buang Air Kecil, Ternyata Pilot Malindo Air Simpan Sabu

Ia mengaku sudah ingin beristirahat dan menghabiskan waktunya bersama keluarga.

"Saya kan mau istirahat setelah ini. Pastilah ingin menikmati dengan cucu dan sebagainya," kata Kalla, pada Mei lalu.

Selain karena faktor usia, pria yang lahir 75 tahun silam tersebut mengatakan tidak akan maju lagi karena terbentur undang-undang. ‎

Dalam Amandemen pasal 7 UUD 1945 jabatan presiden dan wakil presiden hanya boleh dijabat dua kali.

Pasal tersebut berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”‎

Dengan adanya aturan tersebut Kalla mengatakan dirinya tidak bisa lagi ikut memeriahkan pesta demokrasi masyarakat Indonesia.

Untuk diketahui Jusuf Kalla menjabat wakil presiden sebanyak dua kali.

Pertama saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009, dan mendampingi Joko Widodo pada periode 2014-2019.

Baca: Dituduh Lakukan Pelecehan, Pengemudi Taksi Online Babak Belur Dianiaya Tiga Pria

"Jadi jelas hanya dua kali. Di situ tidak ada kata berturut-turut, tapi dua kali. Jadi saya sudah dua kali. Kalaupun di situ ada kata berturut-turut, maka saya juga tidak akan maju lagi," kata Kalla di Istana Wapres Oktober lalu.

Sambil berseloroh di hadapan peserta Musyawarah Nasional Kedaulatan Bangsa Menuju Satu Abad Kemerdekaan 2045 dua bulan lalu, Kalla mengatakan sudah cukup dengan pencapaiannya di dunia politik.

Kalla mengatakan sudah tiga kali secara bertutut-turut meramaikan pemilihan presiden.
Pertama menjadi Cawapres mendampingi SBY pada Pilpres 2004, menjadi Capres berpasangan dengan Wiranto pada Pilpres 2009, kemudian kembali lagi menjadi Cawapres mendampingi Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.

"Saya ini juara Indonesia. Tiga kali ikut pilpres dan dua kali menang satu kali kalah. Mana ada yang seperti saya," katanya yang disambut tawa peserta yang hadir.

Berhenti Bukan Berarti Tidak Mendukung
Posisi Kalla pada Pilpres 2019 mendatang menjadi menarik perhatian.

Bila benar ikut, Kalla akan meramaikan empat kali Pemilihan presiden.

Baca: Keluarga Minta Dedie A Rachim Berpikir Lagi Tetap di KPK atau Bertarung di Pilwali Bogor

Pencapaian yang sulit diikuti oleh yang lainnya.

Begitu juga bila Kalla tidak ikut dalam kontestasi Pilpres.

Sikap dukungan Kalla menarik untuk diikuti.

Politisi PDIP yang juga merangkap Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo secara pribadi ‎sempat meminta Kalla untuk menjadi ketua Tim Pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

Hal itu bila Kalla tidak maju dalam Pemilihan presiden.

"Mungkin Pak JK tidak maju lagi mungkin, beliau akan siap menjadi ketua timsesnya misalnya begitu. Saya pribadi kalau bisa Pak JK ketua timsesnya," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan akhir Agusutus lalu.

‎Namun permintaan tersebut sepertinya sulit terkabul.

Juru bicara Wapres Husain Abdullah menilai tahun depan merupakan tahun politik dan pemerintahan harus tetap berjalan.

Sehingga Kalla akan fokus pada tugasnya sebagai Wakil Presiden.

"Pilpres tingkat intensitas kegiatan politik kan tinggi, tetapi pemerintahan kan juga harus tetap berjalan. Sebagai wakil presiden tentu harus in charge bertugas membantu presiden mensukseskan pemerintahannya," ujar Husain di Kantor Wapres akhir Agustus lalu.

Menurutnya juga dengan fokus Kalla di pemerintahan pada tahun politik akan membantu presiden Jokowi.‎

Baca: Jokowi Naik Andong di Malioboro, Sang Kusir Ketiban Rezeki Rp 500 Ribu

Program pemerintahan tetap berjalan dan presiden dapat berkonsentrasi di Pemilihan presiden.

"Malah kalau bapak masuk di situ (tim kampanye), tidak mengenakkan bagi Pak Jokowi di mata publik," katanya.

Meskipun belum mengatakan secara terang-terangan, dukungan Kalla terhadap Jokowi dalam Pilpres dapat dilihat dari dukungan Golkar terhadap Jokowi.

Golkar di kepemimpinan yang baru yakni Airlangga Hartarto pada Munaslub 18 Desember lalu, kembali menegaskan dukungannya kepada Jokowi.

Untuk diketahui majunya Airlangga menjadi orang nomor satu dipartai berlambang pohon beringin tersebut tidak terlepas dari dukungan Kalla.

Bahkan sejumlah Pimpinan DPD tingkat 1 Golkar bersama Airlangga Hartarto, lebih dari sekali menemui Kalla ‎membicarakan pergantian Ketum Golkar.

Meskipun demikian, bukan berarti tidak mungkin apabila nantinya Kalla justru berseberangan dengan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Hal tersebut sempat terjadi pada Pilkada DKI 2017 lalu.

Maju dan menangnya Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta disebutkan tidak terlepas dari dukungan Kalla.

Hal itu berbeda dengan sikap istana, yang cenderung mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Meskipun kemudian presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa sikapnya pada Pilkada DKI, netral, sama seperti Pilkada daerah lainnya.

"Banyak orang yang enggak percaya. Bolak-balik saya sampaikan bahwa di wilayah praktis seperti pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati, saya ingin betul-betul berada netral. Apalagi sampai intervensi-intervensi. Saya sampaikan tidak," kata Jokowi dalam acara 'Jokowi di Rosi' di Kompas TV, Kamis (25/5/2017).

"Banyak yang tidak percaya. Banyak yang enggak percaya. Tetapi sekali lagi yang kita lihat sekarang ini ya seperti apa adanya. Tidak hanya di DKI, di daerah lain juga sama (Jokowi tidak intervensi)," tambahnya.

Apapun yang menjadi sikap Jusuf Kalla nantinya, kita berharap di tahun politik mendatang, Indonesia tetap damai.

Keamanan berlangsung kondusif di seluruh wilayah Indonesia meskipun terdapat Pilkada Serentak dan persiapan pemilihan presiden.

Hal tersebut sama seperti yang diinginkan Jusuf Kalla‎.

Di akhir tahun, kepada wartawan, Kalla berharap Indonesia semakin baik di 2018.

"Ya tentu yang terbaik untuk kehidupan kita, lebih baik, apakah dalam ekonomi, dalam politik, tahun depan lebih baik daripada hari ini dan juga ada kemajuan pertumbuhan ekonomi lebih baik, itu harapan kita," ujar Kalla di Kantor Wapres, Rabu (27/12/2017). (tribun/taufik)