PDIP Ingin Cagub Sumut Mampu Terapkan Tata Kelola Pemerintahan Dengan Baik
permasalahan utama saat ini dibutuhkan Sumut bagaimana menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini PDI Perjuangan fokus dan konsen untuk memilih pasangan calon gubernur Sumatera Utara yang mampu menerapkan tata kelola pemerintahan dengan baik, sekaligus menggali dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki Sumut.
"PDIP yang begitu besar mendapat kepercayaan rakyat Sumut di pemilihan legislatif 2004, memilki tanggungjawab untuk memberikan pasangan gubernur - wakil gubernur yang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan Sumut," ujar Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( FPDIP) H Irmadi Lubis kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (4/1/2018).
Menurut Irmadi, permasalahan utama saat ini dibutuhkan Sumut bagaimana menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga, ke depan gubernur Sumut tidak lagi terhenti akibat terkena kasus korupsi.
Sejak reformasi sampai sekarang, Sumut belum pernah mendapatkan seorang gubernur yang menempatkan dirinya benar-benar sebagai wakil pemerintah pusat.
Sebagaimana diamanatkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, tugasnya harus mampu membangun komunikasi dan mengkordinir semua kepla daerah, bupati dan walikota.
"Memang tidak bisa berdasarkan perintah, tapi bagaimana gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat melakukan kordinasi dengan daerah tingkat dua. Saya sebagai putra Sumut tak melihat satu pun gubernur Sumut selama ini menjalankan fungsinya dengan baik sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," katanya.
Sumut punya potensi luar biasa, salah satu potensi yang dimilki adalah bidang pariwisata. Hampir seluruh daerah - daerah di Sumut memiliki obyek wisata, baik wisata alam, wisata, argo, danau, dan laut.
"Maka itulah PDIP agak susah mendapatkan sosok calon gubsu yang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan Sumut. Kami memang punya banyak kader yang baik, tetapi untuk mengelola pemerintah yang baik belum ada. Saya sebagi putra Sumut tidak keberatan kalau akhirnya PDIP memutuskan untuk mengusung calon gubsu dari luar Sumut," ujarnya.
Dijelaskan, PDIP tidak ingin mengajukan calon jika tersangkut dengan masalah hukum. PDIP ingin orang yang benar, bersih dari tuduhan korupsi.
Irmadi Lubis sangat yakin akan kematangan berpolitik dan berdemokrasi masyarakat Sumatera Utara menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, khususnya di pemilihan gubernur (pilgub).
Irmadi mengingatkan agar pihak-pihak yang ingin melakukan perpecahan di kalangan masyarakat Sumut di Pilgubsu mengurungkan niatnya.
"Kerukunun umat beragama dan suku di Sumut sudah hampir mencapai apa yang dicita-citakan pendahulu republik ini yaitu Indonesia yang bersatu. Bersatu itu ditandai dengan tingginya tingkat kristalisasi antara warga, baik dari agama dan suku," ujar Irmadi Lubis.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.