TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) kecewa atas keputusan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menunjuk Bambang Soesatyo menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, penunjukan Bambang Soesatyo justru mengabaikan kebutuhan DPR terhadap pimpinan yang kredibel.

Selain itu, kata Donal, penunjukan Bamsoet demikian sapaannya, mengonfirmasi bahwa partai pimpinan Airlangga Hartarto tersebut tidak belajar dari kelengahan sebelumnya.

Baca: Seorang Korban Lantai BEI Ambruk Sedang Hamil 8 Bulan

ICW juga mengingatkan saat Partai Golkar menunjuk Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Sejumlah pihak memberikan peringatan akibat citra Setya Novanto yang buruk karena banyak disebut dan diduga terlibat kasus korupsi.

Mulai dari kasus Bank Bali, penyelundupan beras impor, pembangunan lapangan tembak PON Riau, hingga korupsi KTP Elektronik.

Hasilnya, sepanjang Setya Novanto menjabat, banyak kontroversi yang dilakukannya dan berdampak buruk pada citra DPR.

Baca: Senyum Mantan Menko Maritim Saat Temui Pedagang Beras Cipinang

Mulai dari kasus selfie dengan Donald Trump, kasus Papa Minta Saham, hingga terakhir menjadi tersangka kasus korupsi KTP Elektronik.

Rentetan kasus tersebut mengonfirmasi kekhawatiran publik mengenai sosok pilihan Partai Golkar.

"Harapan publik pascadideklarasikannya slogan #GolkarBersih oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak terjawab. Ditunjuknya Bambang Soesatyo menunjukkan ketidakkonsistenan Partai Golkar dengan tema Golkar Bersih yang mereka usung," ujar Donal dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Senin (15/1/2018).

ICW menilai menunjuk Bamsoet yang juga duduk sebagai anggota pansus angket sangat bertolak belakang dengan keinginan Golkar untuk keluar dari pansus hak angket.

Bamsoet pernah disebut Miryam S. Haryani telah menekannya agar tidak mengakui pembagian uang dalam kasus E-KTP.