TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dilantiknya Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menambah jatah Golkar di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, setelah sebelumnya Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno ‎mengaku tidak mempermasalahkan bertambahnya jatah partai Golkar di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, menurutnya keputusan mengangkat menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Apa yang perlu dipermasalahkan? Yang pertama ini hak prerogatif presiden kemudian presiden ingin membangun kerjasama partai partai pendukung pemerintah yang solid," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (17/1/2018).

‎Menurut Hendrawan sangat wajar bila kemudian presiden menambah jatah menteri bagi partai Golkar.

Pasalnya kontribusi golkar terhadap pemerintahan Jokowi-JK selama ini cukup besar.

Baca: Budi Waseso: Semoga Pengganti Saya Punya Kehebatan yang Lebih

‎"Kalau dilihat kontribusi Golkar dalam kerjasama ini kan cukup signifikan karena Golkar partai kedua terbesar setelah PDIP. Itu sebabnya wajar Presiden memberi kursi tambahan. Tidak ada yang perlu diributkan sebenarnya," ‎katanya.‎

Menurut Hendrawan budaya politik di Indonesia merupakan budaya Gotong Royong, sehingga tidak perlu iri apabila partai lain mendapatkan jatah kursi menteri lebih banyak. Yang terpenting menurutnya partai pendukung pemerintah semakin solid.
‎

"Kalau ini lebih solid berarti sudah enteng. Kalau kita tidak mampu menciptakan soliditas kabinet, partai pendukung tentu stabilitas politik kita sulit tercapai. Yang teduh, engga gaduh," katanya.