TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Hanura kubu Oesman Sapta Oddang (OSO), Hery Lontung tidak ambil pusing dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub) yang digelar kubu Syarifudin Sudding‎.

Menurutnya Munslub tersebut tidak sah karena bukan digelar oleh pengurus DPP yang memegang Surat keputusan (SK) kepengurusan.

‎"Munaslub itu ya ada dasarnya, keabsahan munasnya. Yang melaksanakan Munas itu kan pengurus DPP yang sah yang punya SK Menkumham," katanya, Kamis, (18/1/2018).

Baca: Pengamat Menduga Ada Persaingan Pengaruh Politik antara Wiranto dan OSO di Hanura

‎Hery juga mengatakan pengangkatan Daryatmo sebagai ketua Umum Hanura tidak sah.

Musyawarah untuk memilih Ketua Umum tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

‎"Prinsipnya ya tadi kalau melaksanakan musyawarah nasional Munaslub itu ada ada syarat-syaratnya. Satu, sesuai AD/ART. Jadi kalau tidak sesuai AD/ART berarti itu enggak benar. Dan yang melaksanakan Munaslub harus pengurus yang sah gitu dibuktikan dengan SK menkumham," katanya.

Sebelumnya‎ Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura versi Ambhara yang dimotori Syarifudin Sudding‎ resmi mengukuhkan Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura menggantikan Oesman Sapta Odang (OSO).

Munaslub itu dilaksanakan di DPP Partai Hanura, Bambu Apus, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018).

Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Sidang Munaslub Rufinus Hutauruk yang diikuti tepuk tangan dan teriakan peserta Munaslub.

Sebelumnya beberapa perwakilan DPD dari 27 DPD yang hadir membacakan dukungan kepada Daryatmo untuk menjabat sebagai Ketua Umum.

“Berdasarkan usulan beberapa DPD sidang mengukuhkan Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Ketua Umum Partai Hanura menggantikan OSO yang sudah resmi diberhentikan. Setuju semua? Tok,” ujar Rufinus sambil mengetok palu.