TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Umat Kristiani harus ikut berpartisipasi, dengan ikut memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Hal tersebut merupakan sikap dari Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI), yang dibacarakan oleh pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Guido Saputro.

Dalam pembacaan sikap di Gedung Bala Keselamatan, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2018), Romo Gudio Saputro membacakan, bahwa pilkada merupakan salah satu momentum untuk membuat Indonesia lebih maju lagi.

Baca: Wiranto Bakal Temui 2 Kubu Partai Hanura

Harapannya pemimpin yang dihasilkan adalah yang terbaik untuk masyarakat di daerahnya masing-masing.

"Umat Kristiani. Umat Kristiani yang telah memenuhi syarat harus ikut terlibat menentukan dan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di daerahnya melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan
dan undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Kandidat yang harus dipilih, adalah yang terbaik untuk bangsa.

Baca: Jadi Menteri, Istri Idrus Marham Minta Suasana Rumah Tetap Kondusif

Sang kandidat haruslah seorang yang jujur, peduli terhadap sesama, berpihak kepada rakyat kecil, cinta damai dan anti kekerasan.

FUKRI menyerukan agar umat menghindari kandidat yang berwawasan sempit, mementingkan kelompoknya sendiri serta seseorang yang korup.

"Calon pimpinan daerah yang jelas-jelas berwawasan sempit, mementingkan kelompok, dikenal tidak jujur, korupsi dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan tidak layak dipilih," ujarnya.

"Hati-hatilah dengan sikap ramah-tamah dan kebaikan yang ditampilkan sang calon hanya ketika berkampanye, seperti membantu secara material atau memberi uang. Pastikan Anda tidak terjebak atau ikut dalam politik uang yang dilakukan sang calon mendapatkan dukungan suara," tambah Guido.

Guido mengatakan pemimpin gereja wajib mengajak umat, untuk ikut memilih calon terbaik.

Namun siapa yang harus dipilih, hal tersebut adalah hak setiap orang, dan pemimpin gereja tidak boleh mengarahkan umat untuk memilih calon tertentu.

FUKRI juga menyerukan agar gereja tidak dijadikan tempat kampanye.

"Pemimpin Lembaga Gereja harus memastikan untuk tidak membawa lembaga Gereja ke dalam politik praktis. Para pemimpin jemaat diharapkan hadir untuk membimbing jemaatnya agar
tidak mudah terpecah-pecah oleh pilihan politik yang berbeda," ujarnya.