TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin mengapresiasi langkah Wiranto menolak menjadi ketua umum Partai Hanura.

Padahal, menurut Ujang, Wiranto memiliki kesempatan besar untuk kembali memimpin Hanura setelah terjadi kisruh kepemimpinan di parpol yang didirikannya itu.

Namun, Wiranto menolak rangkap jabatan dan memutuskan tetap fokus pada jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Kemananan.

Ujang menilai, sikap Wiranto ini lebih konsisten ketimbang Presiden Joko Widodo yang justru mengizinkan Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai menteri perindustrian dan ketua umum Partai Golkar.

"Itu sesuatu yang baik yang pak Wiranto lakukan. Beliau bisa saja mengambil alih (kepemimpinan Hanura) tapi tidak dilakukan karena ada komitmen dari awal untuk tidak rangkap jabatan. Patuh terhadap himbauan larangan Pak Jokowi itu," kata Ujang kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2018).

Baca: Wiranto: Ada Keinginan DPD dan DPC Dirinya Jadi Ketua Umum Hanura Lagi

Sebaliknya, lanjut Ujang, Presiden Jokowi justru tidak konsisten dengan larangan rangkap jabatan yang dibuatnya sendiri dengan mempertahankan Airlangga.

Jokowi beralasan sisa masa pemerintahan tinggal satu setengah tahun sehingga sulit untuk mencari sosok pengganti Airlangga.

"Tentu ini preseden tidak baik. Harusnya pemimpin beri contoh apa yang dikatakan dulu dan sekarang harus konsisten," kata dia.

Ujang pun menduga, Jokowi rela melanggar komitmennya ini demi garansi dukungan Golkar di pemilu presiden 2019.

Apalagi, selain mempertahankan Airlangga, Jokowi juga menambah satu lagi jatah menteri untuk Golkar.
Advertisment

Jokowi mempercayai Sekjen Golkar Idrus Marham untuk menjabat Mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju Pilkada Jatim.

"Golkar akan menggaransi, akan full mendukung Pak Jokowi di 2019. Itu dealnya saya yakin," kata dia.

Baca: Sekjen Bantah Oesman Sapta Minta Mahar Politik Rp 200 Miliar kepada Calon Kepala Daerah