Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengumumkan hasil evaluasi kabupaten dan kota yang paling baik dalam memberikan layanan publik.

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Diah Natalisa mengatakan, evaluasi tersebut bertujuan agar para pemimpin daerah dan instansi layanan publik memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan.

"Evaluasi ini agar tetap memiliki komitmen supaya para pemimpin dan instansi tanpa henti terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dilingkup tugas dan fungsinya masing-masing," ujar Diah Natalisa, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Rabu 24/1/2018).

Harapannya, layanan publik yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi daerah yang mendapatkan penilaian terbaik bisa menjadi contoh bagi daerah yang penilaiannya masih kurang.

"Pemerintah terus mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan publik yang prima dan profesional. Untuk itu pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan secara efektif dan berkelanjutan," tutur Diah.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, melaksanakan evaluasi kepada unit-unit pelayanan publik di 72 Kabupaten atau Kota Role Model di Indonesia.

Dalam penilaian ini Kementerian PAN-RB memantau setiap bulan karena ada daerah yang cukup signifikan meningkatkan pelayananan publiknya.

"Kita nilainya bersifat dinamis ya karena kan pasti ada perubahan di kabupaten dan daerah karena memang seharusnya daerah terus melakukan perbaikan," ungkap Diah.

Enam faktor penilaian evaluasi layanan publik adalah aspek kebijakan dengan bobot 30 persen, profesionalisme SDM sebesar 18 persen, Sistem Informasi Pelayanan Publik 15 persen, Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan 15 persen, sarana prasarana 15 persen dan Inovasi Pelayanan Publik 7 persen.

Baca: Polisi: Omzet Pengedar Narkoba di Kampung Ambon Hingga Rp 50 Juta

Baca: Polda Metro Klaim Punya Sertifikat di Lahan Kapuk Poglar yang Akan Digusur

Untuk tahun 2017, fokus evaluasi adalah pada 33 Kantor DPM-PTSP Provinsi dan 72 DPM-PTSP Kabupaten Kota, 72 Disdukcapil Kabupaten/Kota (jenis pelayanan pengurusan Akta Kelahiran dan Pembuatan KTP), dan 61 RSUD Kabupaten/Kota (jenis pelayanan IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap).

Evaluasi juga dilakukan pada 33 Kantor Pertanahan (jenis pelayanan pembuatan sertifikat), 32 Balai POM (jenis pelayanan uji sample pihak ke 3) dan Kepolisian Resort (jenis pelayanan pembuatan SIM baru dan SKCK).

Ada lima daerah yang paling banyak mendapat prestasi, sehingga walikotanya juga menjadi walikota terbaik.

Daerah tersebut adalah Makassar yang dipimpin Walikota M. Ramdhan Pomanto, Yogyakarta yang dipimpin Walikota Haryadi Suyuti,  Semarang yang dipimpin Hendrar Prihadi.

Palembang juga mendapatkan penilaian terbaik yang dipimpin Harnojoyo, dan Balikpapan yang dipimpin Rizal Effendi.

Evaluasi ini dilakukan setiap tahun sehingga Kemenpan-RB menantang pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.