TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail menyatakan pihaknya akan menelusuri permasalahan dalam kasus pengadaan proyek e-KTP. Menurutnya, program tersebut diajukan saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Yang kami mau coba fokus itu, program ini adalah program pemerintah ya kan, pemerintah yang memenangkan pemilu (2009-2014) itu," tegas Maqdir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Maqdir melanjutkan pihaknya ingin mencaritahu pesan-pesan khusus dari SBY kepada Mirwan. Ini bermula dari keterangan Mirwan Amir di Pengadilan Tipikor yang mengatakan SBY pernah menyampaikan agar proyek KTP elektronik dilanjutkan.

‎Lebih jauh, menurut Maqdir, yang lebih penting adalah apakah dakwaan Setya Novanto yang disebut mengintervensi proyek KTP elektronik ini terbukti atau tidak.

Menurutnya, sejauh ini proyek e-KTP merupakan kesepakatan pemerintah bersama-sama dengan Komisi II yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Baca: Polri Bantah Keluarkan Perkap No 9/2017 Karena Banyak Anggota yang Terlibat

Ditambah lagi, kesepakatan tersebut juga disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama-sama dengan Kementerian Keuangan. Sehingga dakwaan Setya Novanto soal intervensi tidak masuk akal.

‎"Kalau seperti dalam dakwakan sekarang itu bisa terjadi atau disetujui proyek ini karena intervensinya Setya Novanto, ini jadi tidak masuk diakal. Ini yang kami pertanyakan," katanya.