TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergantian kepengurusan dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto membawa 'angin segar' di Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu mampu kembali menarik suara masyarakat.

Berkaca dari hasil sejumlah lembaga survei salah satunya Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Januari 2018, elektabilitas Partai Golkar mencapai 15,5 persen atau mengalami kenaikan 1,7 persen dari 13,8 persen pada Desember 2017.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Letjen (Purn) Lodewijk Fredrich Paulus, mengaku optimistis elektabilitas partai akan terus naik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Kami maju untuk mengejar 20 persen (suara,-red). Memenangkan Pilkada. Menambah kursi (DPR RI,-red) 19. Saat ini 91 kursi tambah jadi 110. Terakhir berusaha dan berupaya mensukseskan Jokowi menjadi presiden," tutur Lodewijk, dalam sesi jumpa pers di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (25/1/2018).

Dia menjelaskan, peningkatan elektabilitas Partai Golkar itu tidak lepas dari peran Airlangga Hartarto. Menteri Perindustrian itu dikenal sebagai sosok yang bersih.

Tiga program Airlangga mampu menarik minat masyarakat. Program itu berupa sembako murah, tercipta lapangan kerja, dan penyediaan rumah murah yang terjangkau.

Baca: Nama SBY Disebut dalam Sidang e-KTP, Dua Politisi Demokrat Bungkam

"Ini kebutuhan mendasar masyarakat yang dibutuhkan terutama menengah ke bawah. Survei menyatakan seluruh masyarakat menerima di atas 80 persen. Masyarakat mengidamkan untuk dilaksanakan," kata dia.

Selain itu, menurut dia, figur Airlangga mampu menyatukan perbedaan di Partai Golkar. Upaya yang dilakukan Airlangga dapat mempersatukan partai yang sudah berdiri sejak zaman Orde Baru itu.

Atas dasar sejumlah alasan itu, dia menegaskan, hasil lembaga survei dapat dipercaya.

"Bukan suatu kebetulan survei dilaksanakan di segala lapangan masyarakat yang random, ditanya kepada masyarakat. Di situ kualitas survei dipertaruhkan," kata dia.

Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait kepengurusan baru Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

"Bersama ini, kami infokan bahwa sehari yang lalu, 24 Januari 2018, kepengurusan baru DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto telah mendapat pengesahan legal dari Kemenkumham RI," katanya.