TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) langsung menggelar rapat pimpinan (rapim) perdana DPR, usai formasi petinggi parlemen dipastikan lengkap.

Dalam rapim yang digelar di ruang pimpinan DPR, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018) itu, Bamsoet menyampaikan terdapat pembahasan mengenai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Asmat, Papua.

Pembahasan itu, terkait penanggulangan KLB penyakit campak dan gizi buruk yang dialami anak-anak di kawasan itu.

Mantan Ketua Komisi III tersebut menegaskan para pimpinan DPR telah sepakat untuk memberikan dukungan berupa penggalangan dana.

Ia berharap para anggota dewan bisa ikut menyumbangkan sebagian uangnya untuk membantu perbaikan gizi buruk yang kini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa itu.

"Kita harap akan banyak anggota dewan yang ikut menyumbang untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk di Papua," ujar Bamsoet.

Politisi Golkar itu kemudian menambahkan, tiga komisi yang ada di DPR, yakni Komisi VIII, IX dan X secepatnya akan melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan kementerian yang membidangi permasalahan tersebut, untuk mencari solusi yang bisa menuntaskan KLB campak dan gizi buruk anak-anak Papua.

"Komisi VIII, IX dan X juga segera mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait, guna mengatasi permasalahan tersebut,” tegas Bamsoet.

Selain itu, rapim juga membahas tentang Rancangan Undang-undang (RUU) MD3.

lalu kesepakatan para pimpinan untuk memulai tradisi ‘lunch meeting’ informal yang dilakukan setiap hari Selasa.

Serta kerjasama yang akan dilakukan DPR dengan bagian pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tentunya untuk membantu anggota DPR yang kesulitan dalam melakukan pelaporan LHKPN.

Dalam rapim tersebut, turut hadir Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan keamanan Fadli Zon, Wakil Ketua bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan.

Kemudian Wakil Ketua bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah, Wakil Ketua Koordinator Industri dan Pembangunan Agus Hermanto, serta sejumlah pejabat kesekjenan DPR.