Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Menkumham: Jangan Raffi Ahmad Saja yang Direhabilitasi

Warga binaan narkoba harus direhab. Jangan orang top yang direhabilitasi, Raffi Achmad, anak Rhoma Irama.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Menkumham: Jangan Raffi Ahmad Saja yang Direhabilitasi
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Hukum & HAM, Yasonna Laoly meresmikan Festival Keimigrasian 2018 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2018). Dalam acara tersebut, lelaki kelahiran Tapanuli Tengah 64 tahun lalu itu menegaskan bahwa pemerintah sangat gencar untuk mencegah Warga Negara Indoneisa (WNI) ke luar negeri secara ilegal. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman yang adil kepada para pengguna narkoba. Dia menilai aparat penegak hukum masih terkesan tebang pilih.

"Warga binaan narkoba harus direhab. Jangan orang top yang direhabilitasi, Raffi Achmad, anak Rhoma Irama. Yang tak punya uang tangkap masuk ke dalam ini tak fair, harus rehabilitasi. Kami harus membantu, karena ini menyangkut generasi muda," tutur Yasonna, Jumat (26/1/2018).

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, kata dia, pengguna narkoba paling banyak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Apabila tidak direhab, menurut dia, angka ketergantungan narkoba akan semakin tinggi. Sehingga, dia mengaku, pengguna narkoba harus direhabilitasi.

Meskipun begitu, dia tidak menampik masih adanya penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas. Dia menegaskan, pegawai di lingkungan Kemenkumham akan disanksi apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Baca: Usulan Pejabat Gubernur dari Polisi Mengganggu dan Menimbulkan Kecurigaan

"Sudah 200 diberhentikan. Tahun mulai dari 2015 sampai sekarang. Belum lagi yang diturunkan pangkatnya, belum lagi pembebasan jabatan, yang dipecat saja 2015, 2016 sudah 200 orang. Sebenarnya terjadi paling banyak itu 2015, 106 orang turun menjadi 60 di 2016. Turun lagi karena memang kita tidak ada toleransi," katanya.

Berita Rekomendasi

Dia berharap penambahan pegawai lapas yang direktur melalui CPNS dapat membawa perbaikan pengamanan. Bagi Yasonna, persoalan SDM merupakan hal penting dalam penanganan lapas di Indonesia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas