Fahira Idris: Kasus Gizi Buruk dan Campak di Asmat Harus Jadi yang Terakhir
“Kami sangat berharap KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Asmat dan Pegunungan Bintang ini jadi yang terakhir di Papua,"
Penulis: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang mengakibatkan puluhan balita meninggal di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, tidak boleh terulang.
“Kami sangat berharap KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Asmat dan Pegunungan Bintang ini jadi yang terakhir di Papua," kata Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris, dalam keterangannya, Minggu (28/1/2018).
Baca: Pemuda Muhammadiyah: Jokowi Harus Batalkan Rencana Mendagri Angkat Perwira Polri Jadi PJ Gubernur
Baca: KPU Pastikan Partai Hanura Lolos Verifikasi Faktual
Dikatakan dia, apapun tantangannya, pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara.
"Seberat apapun akses, seminim apapun infrastruktur baik fisik maupun fasilitas dan tenaga kesehatan harus segera dicarikan solusinya karena ini menyangkut nyawa anak bangsa,” ujarnya.
Sejumlah Anggota DPD RI hadir di Papua untuk menyerahkan bantuan bagi korban KLB gizi buruk dan campak kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Asmat.
Hadir juga senator asal Papua Pdt Charles Simare-mare.
Baca: KPU Beri Waktu 2 Hari Kepada PAN Untuk Penuhi Syarat Verifikasi Faktual
Baca: Angka Keterwakilan Perempuan Partai Hanura Capai 36,4 Persen
Fahira mengungkapkan, strategi pembangunan Presiden Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran, untuk daerah-daerah tertentu di Papua harus diubah fokus kepada pembangunan infrastruktur kesehatan (fasilitas kesehatan dan infrastruktur sanitasi) dan pertanian.
Termasuk pembangunan sumber daya manusia dalam kedua bidang tersebut.
“Jadi membangun infrastruktur untuk membuka akses baik itu darat, laut, maupun udara yang dikhususkan untuk mempermudah warga mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan," kata Ketua Komite III DPD yang membidangi persoalan kesehatan dan perlindungan anak tersebut.
menurut dia, walaupun daerah tersebut potensi ekonomi tidak tinggi, infrastruktur harus tetap dibangun agar pelayanan kesehatan dan pendidikan mudah diakses warga.
