Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK -‎ Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan seluruh kadernya tidak akan menggunakan kekuasaan dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2018.

"Jangan sekali-kali partai-partai yang ada dalam pemerintahan, termasuk PDIP berpikir jangka pendek untuk menggunakan kekuasaan hanya sekadar untuk menang,"‎ ujar Hasto di Wisma Kinasih, Depok, Minggu (28/1/2018).

Baca: Empat Penyebab Rambut Mudah Rontok

‎Persoalan usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait penjabat gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara dari perwira tinggi kepolisian, kata Hasto, ‎bukan merupakan kepentingan PDIP, tetapi hal tersebut merupakan ranah pemerintah.

‎"Jabar ini gubernur incumben habis masa jabatannya pertengahan Juni 2018, atau sekitar 10 hari sebelum Pilkada dilaksanakan, sehingga persoalan terkait dengan penjabat, kami tidak pernah berpikir (memanfaatkan) karena ini adalah kewenangan pemerintah," tutur Hasto.

Menurut Hasto, penjabat gubernur yang nantinya ditunjuk pemerintah memiliki tugasnya sendiri, yaitu menjaga suasana Pilkada di Jawa Barat maupun Sumatera Utama agar tetap berjalan kondusif.

"Kami yakini pemerintah Pak Jokowi dengan seluruh jajaran kementeriannya sebagai pembantu presiden akan mendengarkan seluruh aspirasi, bagaimana pemerintah betul-betul mamastikan pemilu bisa berjalan secara demokratis," ucap Hasto.

Diketahui, dua perwira Polri yang diusulkan Mendagri ke Presiden untuk menjadi penjabat gubernur adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Kemudian, Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin yang diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.