Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Padatnya jadwal verifikasi faktual membuat Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan harus memiliki mobilitas tinggi.

Apalagi verifikasi faktual Partai politik sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu 2019 hanya dilakukan dalam dua hari.

Pada Ahad kemarin, KPU harus memverifikasi lima partai politik mulai dari PBB, PAN, Demokrat, NasDem, dan Hanura.

Baca: Oesman Sapta Tegaskan Kepengurusan Partai Hanura Di Luar SK Kemenkumham Ilegal

Baca: Lebih dari 7 Jam, Demokrat Akhirnya Penuhi Syarat Verifikasi Faktual di Tingkat Pusat

Kemudian pada hari ini KPU didampingin Bawaslu harus memverifikasi 7 Parpol yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, PKB, PPP, dan PKPI.

Dalam setiap pembukaan verifikasi di masing masing Parpol, Ketua KPU dan bawaslu harus hadir, sementara jadwal verifikasi sendiri hanya berselang satu jam.

Karenanya Ketua KPU dan Bawaslu lebih memilih menggunakan motor menuju kantor partai politik.

Baca: Zulkifli Hasan Perintahkan Pengurusnya yang Tidak Hadir Saat Verifikasi Faktual Segera Menghadap KPU

Baca: Miryam Sempat Mencari-cari Irman Jelang Anggota DPR Reses

Seperti saat berada di kantor PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin, (29/1/2018).

Keduanya masing-masing dibonceng menggunakan motor Patwal kepolisian meninggalkan DPP PKS menuju kantor parpol selanjutnya.

Menggunakan helm lengkap tanpa jaket keduanya di bonceng petugas polisi.

Meski padat dan mobilitas tinggi, iring-iringan pimpinan penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi faktual tidak panjang.

Kedua motor Patwal yang dinaiki Arief dan Abhan hanya di kawal dua motor sipil dan satu mobil SUV.

"Helmnya agak susah nih," kata Arief sambil menggunakan perlengkapan kendaraan.

Tidak hanya saat ke DPP PKS, pada verifikasi hari sebelumnya Ketua KPU dan Bawaslu lebih memilih naik motor menuju kantor partai politik.

PKS sendiri dinyatakan lolos dalam verifikasi faktual ditingkat pusat.

PKS memenuhi tiga syarat verifikasi yakni adanya struktur kepengurusan inti, domisili kantor pusat, serta keterwakilan pengurus perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Meskipun dinyatakan lolos verifikasi di tingkat pusat, belum membuat PKS otomatis menjadi peserta pemilu 2019.

Partai berlambang bulan sabit dan padi tersebut harus memenuhi syarat verifikasi faktual di seluruh provinsi di Indonesia.