Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Efektifitas Dana Otonomi Khusus (Otsus) dipertanyakan setelah munculnya kasus gizi buruk yang masuk tahap kejadian luar biasa (KLB) di Kabupaten Asmat, Papua.

Menteri Sosial RI, Idrus Marham mengatakan untuk wilayah barat Pulau Papua Dana Otsus mencapai angka Rp 8 triliun yang dibagi Rp 5,1 triliun untuk Papua dan Rp 2,9 triliun di Papua Barat.

Idrus menyarankan agar Dana Otsus didampingi melihat efektifitasnya dipertanyakan lantaran masih adanya kasus kekurangan gizi di provinsi paling timur Indonesia itu.

Baca: Adik Ahok Ungkap Nama Yulianto Sebagai Teman Baik Veronica Tan

“Perlu didampingi agar digunakan betul-betul dan dirasakan masyarakat yang dilakukan oleh gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Harus dipastikan tepat sasaran,” ujarnya saat akan mengukuti rapat terbatas mengenai kasus gizi buruk tersebut di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

Akibat dari munculnya kasus itu Ketua DPR RI dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Dana Otsus itu dievaluasi.

Idrus mengatakan evaluasi Dana Otsus itu menjadi kementerian atau lembaga yang bersangkutan yaitu Kemendagri.

“Evaluasi biar dilakukan lembaga atau kementerian yang bersangkutan. Kemensos hanya pastikan bantuan serta pendampingan di Asmat dilakukan dan memastikan kepada masyarakat bahwa operasi ini bukan operasi politik dan militer tetapi operasi kemanusiaan,” tegasnya.

Komandan Satgas Kesehatan TNI KLB Asmat, Brigjen TNI Asep Setia Gunawan mengatakan delapan tim satgas melakukan pemeriksaan di 117 kampung dan 19 distrik dan hasilnya mereka menemukan 646 anak terkena campak dan 144 anak terkena gizi buruk.

Hari ini, Rabu (31/1/2018) Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri untuk membahas KLB Asmat tersebut.