Panglima TNI, Kapolri dan Mendiknas Absen di Rapat Penanganan Campak dan Gizi Buruk Suku Asmat
Selain TNI dan Polri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga tidak hadir.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat konsultasi mengenai penanganan campak dan gizi buruk yang menimpa suku Asmat di Papua, digelar oleh Pimpinan DPR RI, di ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang sejatinya diundang, tak nampak hadir dalam rapat ini. Keduanya berhalangan hadir dan diwakili oleh masing-masing perwakilan.
Pantauan Tribunnews.com, selain TNI dan Polri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga tidak hadir.
Namun, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPPA Yohana Susana Yambise dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar menghadiri acara ini.
Rapat ini sendiri dipimpin oleh dua Wakil Ketua DPR RI yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Sebelum memulai rapat, Fahri sempat mengatakan tujuannya mengundang beberapa menteri, yakni untuk melihat masalah secara komprehensif.
"Kita mengundang beberapa menteri supaya ada mozaik untuk melihat secara komprehensif," ujar Fahri, di ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Baca: Duh, Chairuman Harahap Nyaris Menangis di Persidangan Kasus Korupsi e-KTP
Baca: Izin Impor Garam Industri Sebanyak 2,3 Juta Ton Akhirnya Terbit
Sejalan dengan Fahri, Menteri Sosial Idrus Marham juga mengatakan rapat ini merupakan bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama menyelesaikan masalah campak dan gizi buruk di Asmat.
"Untuk menyelesaikan masalah Asmat, utamanya Kasus Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk, perlu ada keterpaduan. Perlu ada sinergitas," ujar Idrus.
"Bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua, Suku Asmat secara khusus dan Papua secara umum," sambungnya lagi.
Diketahui, dalam rapat konsultasi ini pihak DPR RI akan memberi masukan dan saran kepada pemerintah terkait berbagai permasalahan yang ditemui di Papua, khususnya terkait suku Asmat.
Dari situ, kemudian akan dicari upaya solusi untuk mengatasi KLB, agar kejadian serupa di Kabupaten Asmat tak terulang di kemudian hari.
