TRIBUNNEWS.COM, PADANG - Ada yang berbeda pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2018, yang digelar pada Jumat (9/2/2018), di kawasan Danau Cimpago, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat. Presiden Joko Widodo bertukar peran dengan seorang wartawan.

Hal tersebut dilakukan Kepala Negara karena dirinya ingin berbagi pengalaman saat dicegat oleh wartawan di sela aktivitasnya. Bahkan, terkadang para wartawan mencecar pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab.

Ia pun mengundang salah seorang wartawan yang hadir untuk naik ke atas panggung. Terpilihlah Muhammad Yusri Nur Raja Agam, wartawan dari Surabaya yang mengaku sudah menjalani profesi wartawan selama 40 tahun.

"Saya minta Pak Yusri jadi presiden, saya yang jadi wartawan. Nanti saya tanya gantian _mumpung_ pas hari pers. Bapak jadi presiden, saya jadi wartawan," pinta Presiden Jokowi.

Baca: Usai Salat Jumat, Jokowi Ajak Ulama Sumbar Makan Siang Bersama

Dengan rasa percaya diri, Yusri pun langsung memainkan perannya sebagai seorang Presiden.

"Baik bapak saudara wartawan, apa yang mau ditanyakan?" tanya Yusri.

Presiden Jokowi pun menyampaikan sejumlah pertanyaan layaknya seorang wartawan. Mulai dari jajaran Menteri Kabinet Kerja yang dianggap paling penting hingga media yang dianggap menyebalkan.

Untuk menteri yang paling penting, Yusri menjawabnya Menteri Komunikasi dan Informatika.

“Supaya informasi disampaikan mulai dari kota sampai ke desa, semua menerima informasi dan komunikasi. Termasuk informasi politik,” ujar Yusri menjelaskan alasannya.

Sementara itu untuk media yang paling menyebalkan, pertanyaan tersebut diajukan Presiden Jokowi bukanlah tanpa alasan, karena terkadang dirinya merasa sebal dan jengkel dengan pertanyaan wartawan yang mudah di awal namun sulit di pertengahan wawancara.

"Nah sekarang saya tanya ke Pak Presiden, media apa yang paling menyebalkan, yang bapak sering jengkel? Jawab blak-blakan Pak Presiden," tanya Presiden Jokowi.

Yusri pun menjawab, "Media abal-abal," jawabnya.

Namun, Presiden langsung membantahnya dengan menyatakan bahwa semua media yang terdaftar di lingkungan istana adalah media resmi.