“Jika skema ini berjalan dengan baik maka daya beli masyarakat desa akan meningkat dengan cepat dan pasti akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di desa,” tegasnya.

Selain menyosialisasikan program padat karya tunai, lanjut Eko pendamping desa juga harus mendorong implementas empat program unggulan yang telah ditetapkan Kemendesa yakni Prukades, Embung, BUMDes, dan Sarana Olahraga.

Di beberapa kawasan implementasi dari empat program unggulan ini terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan.

"Kita melihat contoh di 24 kabupaten yang sudah menerpkan empat program unggulan memiliki akselerasi menurunan kemiskinan dan desa-desa tertinggal. Dengan pendampingan dan pengawasan yang efektif akan mencegah hal yang tidak diinginkan," tambahnya.

Eko menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja dari pendamping desa. Menurutnya negara mengalokasikan dana besar untuk membiayai pendamping desa sehingga perannya harus benar-benar memberikan kemanfaatan bagi percepatan pembangunan di perdesaan.

"Akan kami review, apakah efektif atau belum Rp 1,9 Triliun dana untuk pendamping desa. Ada sekitar 39.000 total pendamping desa di Indonesia. Banyak kasus baru program baru, jadi bantu sosialisasi," pungkasnya.

Acara tersebut diikuti oleh OPD Provinsi dan Kabupaten, Polda dan Polres wilayah Sulawesi Selatan, Tenaga Ahli KPW 5 Sulawesi Selatan, Perwakilan Camat dan Kepala Desa se Sulawesi Selatan, Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa.