Tribun

UU MD3

DPR Dikritik Keras Soal Pasal Pidana di UU MD3, Ini Tanggapan Bamsoet

Bamsoet menyatakan parlemen bukan lembaga anti kritik, seperti yang dinilai saat ini akibat pengesahan UU MD3.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Choirul Arifin
DPR Dikritik Keras Soal Pasal Pidana di UU MD3, Ini Tanggapan Bamsoet
TRIBUN/DANY PERMANA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, untuk menjerat orang dengan hukum pidana, seseorang tidak perlu menjadi anggota parlemen terlebih dulu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi pandangan negatif sejumlah pihak yang menilai disahkannya Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) akan membuat DPR menjadi lembaga anti kritik dan membungkam masyarakat dan pers dari kebebasan berbicara.

Bamsoet menyatakan parlemen bukan lembaga anti kritik, seperti yang dinilai saat ini akibat pengesahan UU MD3.

Mantan Ketua Komisi III itu menekankan bahwa tiap orang bisa melaporkan siapapun bila ada yang merasa dilecehkan atau difitnah, tidak hanya anggota DPR.

"Tidak perlu menjadi anggota DPR dulu untuk mempidana orang yang melakukan penghinaan, penistaan, pelecehan atau fitnah terhadap diri kita," ujar Bamsoet, Kamis (15/2/2018).

Menurutnya, jika apa yang dilakukan oknum tersebut maduk dalam ranah delik, maka pelaporan bisa saja dilakukan.

"Kalau memenuhi unsur (delik), kita bisa langsung lapor ke penegak hukum, sebagaimana diatur dalam KUHP/KUHAP," tegas Bamsoet.

Baca: Penjelasan Lengkap Dokter Gigi Widya Seputar Bahayanya Menggunakan Abothyl untuk Obati Sariawan

Baca: Hore, Citilink Terbang ke Banyuwangi

Halaman
12
Ikuti kami di
  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas