Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Fraksi PKS Minta Seluruh Poyek Infrastruktur Pemerintah Diaudit

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini prihatin dengan kecelakaan kerja dalam proyek infrastruktur pemerintah selama tiga bulan terakhir.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Fraksi PKS Minta Seluruh Poyek Infrastruktur Pemerintah Diaudit
Istimewa
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini prihatin dengan kecelakaan kerja dalam proyek infrastruktur pemerintah selama tiga bulan terakhir.

Bahkan beberapa diantaranya merenggut korban jiwa.

Terakhir kecelakaan kerja terjadi dengan ambruknya tiang proyek Tol Becakayu, Selasa (20/2/2018) dini hari.

Jazuli berharap pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap kelaikan dan kualitas terhadap seluruh proyek infrastruktur yang kini sedang digeber pemerintah agar tidak lagi membahayakan dan menimbulkan korban.

Baca: Zulkifli Hasan Mengaku Bicara Soal Kekerasan Terhadap Pemuka Agama Hingga Politik Dengan Jokowi

"Jangan sampai karena alasan kejar target mengabaikan keselamatan kerja dan kualitas infrastruktur yang dibangun. Ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kualitas, keselamatan dan keamanan infrastruktur pemerintah," ujar Jazuli, dalam keterangannya, Selasa (20/2/2018).

Rekomendasi Untuk Anda

Menurut Jazuli, audit menyeluruh ini penting karena menyangkut keselamatan.

Bukan saja keselamatan para pekerja proyek tapi juga seluruh warga yang melintasi atau menggunakan fasilitas infrastruktur tersebut nantinya.

Baca: Cerita Detik-detik Ambruknya Bekisting Pierhead Tol Becakayu, Seorang Pekerja Bergelantungan

Untuk itu, lanjut dia, Fraksi PKS sesuai kewenangan pengawasan yang dimiliki DPR akan meminta keterangan dan pertanggungjawaban pemerintah.

"Secara khusus saya perintahkan Anggota Fraksi di Komisi V untuk melakukan pengawasan intensif dengan meminta penjelasan/klarifikasi kementerian terkait tentang maraknya kecelakaan ini," katanya.

Dikatakan dia, tidak menutup kemungkinan dilanjutkan dengan penggunaan hak-hak DPR terkait sejumlah kecelakaan kerja dalam proyek pemerintah.

Baca: Sosok Monyet Misterius dan Penampakan Terkini Istana Bos First Travel

"Seperti interpelasi atau angket untuk mendalami hal tersebut," katanya.

Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas