Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Program Dana Desa yang dijalankan Pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla atau JK disebutkan politisi Golkar ini dapat membuat hingga 5 juta lapangan kerja baru.

Ditahun 2017 saja, ujar Misbahkun, Dana Desa telah mencapai Rp 60 Triliun.

Baca: Sebar Hoaks Soal PKI, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi

"Sektor ini mampu menciptakan hingga 5 juta lapangan kerja baru. Jadi langkah ini sudah benar. Tinggal perhatikan isu agar regulasi dan pengawasan hingga pemeriksaan dana desa diperkuat," kata anggota komisi XI DPR RI, di Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2018).

Untuk itu, Misbahkun mengatakan tiga kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, harus menguatkan fungsi dan peran demi memaksimal Dana Desa bisa menciptakan semakin banyak lapangan kerja.

"Komunitas desa harus disertakan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kalau bisa diintegrasikan dengan desa, ini akan jadi kekuatan utama Indonesia di masa depan," ujarnya.

Kemudian pada era Pemerintahan Jokowi-Jk disebutkan Misbahkun Program Investasi Pemerintah (PIP) sebagai program ultramikro negara dengan pinjaman modal maksimal Rp2,5 juta mampu pula memperluas ketersediaan lapangan kerja.

Program Investasi Pemerintah (PIP) itu berbarengan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga digalakkan Pemerintahan Jokowi.

"KUR itu saja nasabahnya 12 juta. Artinya ada 12 juta lapangan kerja. Belum dari sisi tenaga kerja dan lembaga pembiayaannya. Tentunya lapangan kerja ini riil semua," ujar Misbakhun.

Ditegaskan Misbakhun, untuk semakin mempercepat dan membuat momen saat ini lebih berkualitas, Tim Ekonomi Pemerintahan harus berpikir lebih maju dan beranian melibatkan swasta dengan mengelola segala resiko yang ada.

"Ini jadi harus perenungan bagi Tim Ekonomi, agar bagaimana di situasi normal dan cenderung membaik ini, kita bisa melaksanakan lompatan. Jangan bekerja hanya demi menjaga stabilitas dengan kebijakan konservatif," katanya.

"Saya yakin di periode kedua pemerintahan, Jokowi juga akan lebih tinggi dibanding SBY," tegas Misbakhun.