Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Garut menjadi tamparan keras bagi KPU dan Bawaslu.

"Ini tamparan keras bagi KPU dan Bawaslu," kata Direktur Perkumpulan untuk Permilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini kepada Tribunnews.com, Minggu (25/2/2018).

Menurut Titi, peristiwa tersebut menjadi tamparan keras bagi penyelenggara Pemilu di tengah maraknya deklarasi tolak politik uang oleh Bawaslu beserta jajarannya secara serentak di seluruh Indonesia.

Baca: Susi Pudjiastuti: Kita Sudah Memberikan Obat Stress Bagi Masyarakat Jakarta

"Saatnya penyelenggara pemilu juga menengok ke dalam institusinya secara lebih serius," kata Titi.

Selain itu, OTT yang dilakukan unit Anti Politik uang Polri menjadi peringatan keras terhadap proses seleksi penyelenggara pemilu yang sedang berlangsung saat ini.

"Bahwa referensi dan preferensi tanpa kompetensi dan independensi hanya hasilkan mudharat," katanya.

Baca: KPU Diminta Lakukan Supervisi dan Evaluasi Terhadap Jajarannya Cegah Praktik Suap Dalam Pilkada

Selain itu kejadian ini menjadi peneguh bahwa pengawasan publik dan penegakan hukum tidak boleh kendor.

Di tengah proses seleksi penyelenggara Pemilu yang sedang dilaksanakan KPU dan Bawaslu, Perludem pun mengingatkan, penyelenggara pemilu bukan lembaga titipan bagi orang-orang bermasalah.

Ia pun menilai KPU dan Bawaslu harus membuat sistem pengendalian internal yang bisa mencegah manipualsi dan kecurangan oleh jajarannya.

Selain tranparansi dan keterbukaan harus jadi kultur dalam tata kelola organisasi KPU dan Bawaslu.

Baca: Diusung PDIP Sebagai Calon Presiden, Begini Respons Jokowi