Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengadu kepada Presiden Joko Widodo terkait lamanya perizinan kapal berukuran di atas 30 gross tonage (GT).

Menurut Rusli, ‎pertemuan dengan presiden merupakan undangan dari tindak lanjut hasil pembahasan kepala daerah dalam Rakernas APPSI di Bandung beberapa waktu lalu.

Baca: Pencuri Ikan Dengan Kapal Fu Yuan 831 Dihukum Pidana Dengan Denda Rp 100 Juta

"Saya menyampaikan beberapa program di Gorontalo, pertama‎ kita sudah empat tahun ini dapat bantuan kapal ikan dari Bu Susi (Menteri KKP) cukup banyak, tapi ada hambatan dialami nelayan, izin kala yang di atas 30 GT itu berbulan-bulan," tutur Rusli di komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

‎Rusli menjelaskan, pemerintah daerah saat ini hanya boleh mengeluarkan izin kapal berukuran di bawah 30 GT dan prosesnya hanya lima hari kerja, serta tidak dikenakan biaya sama sekali.

Baca: Sempat Bersitegang, Novel Baswedan Mengaku Sudah Berbincang Dengan Aris Budiman

Namun, untuk kapal di atas ukuran tersebut ‎maka proses perizinnnya harus ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Kita dapat 57 kapal sampai tahun ini yang diatas 30 GT, yang sudah ada izinya itu 17 kapal, yang lain belum ada jadi mereka (nelayan) enggak bisa melaut, kalau melaut bahaya bisa ditangkap," tutur Rusli.

Baca: Hoax Penganiayaan Ulama dan PKI Ternyata Ulah Kelompok Muslim Cyber Army

Menurut Rusli, jika pemerintah pusat belum sanggup dan mempercepat perizinan kapal di atas 30 GT, maka sebaiknya persoalan pemberian izin diserahkan ke pemerintah daerah saja.

"Pengurusan pertama mungkin bisa di KKP tapi untuk perpanjang di daerah, tapi untuk efektif lagi ya diberikan saja ke daerah, karena yang dibantu itu nelayan yang tidak mampu," katanya.