Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Hamdi Putra.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) menilai terdapat indikasi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kuasa hukumnya tengah berupaya menarik simpatik masyarakat Indonesia melalui gugatan cerai dan Peninjauan Kembali (PK) kasus penodaan agama yang beriringan.

Anggota Dewan Pengurus Harian TPUA, Elida Netty, menjelaskan Ahok melalui kuasa hukumnya, Fifi Letty Indra Law Firm & Partners, melayangkan gugatan cerai terhadap istrinya Veronica Tan melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada tanggal 5 Januari 2018.

Sidang perdana kasus tersebut sudah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2018.

Baca: Polisi Periksa Ahok, Belum Ditemukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Reklamasi

Rabu tanggal 21 Februari 2018, sidang cerai Ahok seharusnya sudah memasuki yang keempat.

Namun, disebabkan tanggal 14 Februari majelis hakim tidak hadir, maka sidang ketiga ditunda menjadi tanggal 21 Februari.

Kemudian, pada tanggal 2 Februari 2018, Ahok melalui kuasa hukumnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) melalui PN Jakarta Utara, atas kasus penodaan agama yang menjerat dirinya.

Sidang perdana PK Ahok pun sudah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018.

Majelis hakim menerima berkas memori PK dan bukti-bukti formil dari kuasa hukum Ahok serta tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam waktu 7 hari, majelis hakim akan memeriksa dan memberikan pendapatnya atas berkas tersebut.

Baca: Terkait Kasus Reklamasi, Polisi Telah Periksa Ahok

Lalu, pada tanggal 5 Maret 2018, kuasa hukum Ahok dan JPU akan dipanggil untuk menandatangani berita acara.

Selanjutnya, majelis hakim akan mengirimkannya kepada Mahkamah Agung (MA). Dikabulkan atau tidaknya PK Ahok berada di tangan MA.