Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, Asrun (ASR), sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan ‎ setelah hasil gelar perkara atas OTT di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa, (27/2/2018).

"Setelah dilakukan pemeriksaan selama 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara disimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi yakni menerima hadiah atau janji oleh Walikota Kendari (ADP) secara langsung bersama-sama dengan lainnya," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).

Baca: KPK Amankan Uang Miliaran Rupiah dari OTT Kendari

Selain Adriatma dan Asrun, KPK juga menjerat ‎tersangka lain yakni Direktur Utama PT. Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah (HAS) dan mantan Kepala BPKAD Kendari, Fatmawati Faqih (FF).

Terhadap Hasmun selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adriatma, Asrun dan Fatmawati, dijerat‎ Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor Jakarta Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.‎

Sementara itu, sebenarnya tim satgas KPK mengamankan 12 orang dalam operasi tangkap tangan kali ini. Namun hanya lima orang yang dibawa ke kantor KPK.