Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyaknya calon kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) belakangan ini dinilai akibat tingginya biaya untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Jadi semua harus bayar. Jadi mulai dari awal, mulai dari daftar sosialisasi, semuanya harus bayar. Costnya tinggi," kata Direktur Center for budget analysis (CBS) , Uchok Sky Khadafi dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Minggu, (4/3/2018).

Baca: White Lee Pilih Hidup di Pinggir Kali Angke Meskipun Sudah Beberapa Kali Ditawari Tempat Tinggal

Karena biaya yang tinggi ada beberapa calon yang enggan dan tidak mampu untuk menggunakan uang pribadinya.

Untuk calon petahana biasanya mencari pendanaan melalui pengusaha di daerahnya masing-masing.

Baca: ISS Ingatkan Isu Dinasti Politik di Pilgub Sulawesi Selatan

"Itulah yang difokuskan KPK. Karena KPK ini tahu bahwa petahana ini lagi transaksi maka dipantau," katanya.

Uchok mengatakan petahana yang maju lagi dalam pilkada sebenarnya tidak perlu korupsi untuk mencari biaya pencalonan.

Baca: Dirjen Perhubungan Darat: Negara Rugi Rp 46 Triliun Akibat Bus Kelebihan Muatan

‎Dari lima tahun menjabat, sebenarnya menurut Uchok petahana mampu membiayai Pilkada.

‎"Karena kan dia udah lima tahun berkuasa gitu, masuk lagi, sebetulnya duitnya banyak. Cukup untuk membiayai diri sendiri. Tapi karena dia tidak mau, maka dia mencari pundi-pundi lain," katanya.