TRIBUNNEWS.COM - Kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal di tahun 2019 menjadi pembahasan khusus dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/3/2018) siang, di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya agar waspada terhadap dinamika ekonomi dunia yang terus bergerak secara dinamis.

"Saya ingin mengingatkan terkait dengan pelaksanaan APBN 2018 maupun Rancangan APBN 2019 agar mewaspadai dinamika ekonomi dunia yang terus bergerak secara dinamis. Baik yang terkait suku bunga, komoditas, arus modal masuk dan keluar, serta nilai tukar. Itu semua dapat memengaruhi perekonomian dan daya saing kita," kata Presiden dalam keterangan pers yang disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

Secara khusus, Presiden Joko Widodo, menyinggung soal adanya kecenderungan negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang menerapkan kebijakan proteksionis dalam aktivitas perdagangannya.

Baca: Setya Novanto Cecar Ponakanya Soal Aliran Uang e-KTP

Baca: Beberkan Bukti Kekayaan, Fredrich Yunadi Sebut 16 Ring Terpasang di Jantungnya

Baca: Keluh Kesah Fredrich Yunadi Mendekam di Rutan KPK, Soal Makan Dianggapnya Tak Berprikemanusiaan

Baca: Fredrich Yunadi Berdebat dengan Istrinya setelah Ancam Mogok Sidang, Anak Jadi Penengah

Presiden kembali berpesan kepada jajarannya untuk mencari pasar ekspor alternatif.

Terkait bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Presiden menghendaki agar besaran bantuan yang diterima oleh para peserta PKH dapat ditingkatkan pada tahun 2019.

Lebih lanjut, menjelang bulan Ramadan, ia meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memantau harga bahan pangan. Utamanya yang mempunyai kontribusi terhadap inflasi dan angka kemiskinan.

"Saya minta beberapa harga baik itu yang berkaitan dengan beras maupun daging untuk betul-betul diselesaikan agar sebelum masuk bulan puasa bisa kita pastikan bahwa harga itu betul-betul turun," ucapnya.

Libatkan Swasta dan Dorong Lebih Banyak Investasi

Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan mengajak pihak swasta untuk dapat berperan dalam perekonomian.

Hal itu selain karena pemerintah mengakui peranan swasta, APBN kita juga memiliki keterbatasan. Oleh karenanya, Presiden meminta kepada jajarannya untuk menciptakan inovasi dan melibatkan dunia usaha swasta lebih luas lagi.

"Libatkan dunia usaha swasta sebanyak-banyaknya agar kita tidak banyak tergantung dengan APBN melalui peningkatan investasi dan ekspor. Kita harapkan ini akan membuka lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran yang ada," ucapnya.

Dalam kaitannya dengan investasi, Presiden juga mendorong sistem perizinan terintegrasi (single submission) agar dapat diselesaikan pada akhir bulan ini.

Selain itu, insentif-insentif kepada dunia usaha dan investasi juga harus terus diberikan.

"Dengan inilah kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik lagi," ujarnya.(*)