Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi menegaskan para buzzer penyebar gosip masuk dalam kategori profesi haram.

Zainut merujuk kepada fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial, khususnya bagi para buzzer.

Baca: Panglima TNI Sebut Soliditas TNI-Polri Bukan Sekedar Seremoni

"Setiap muslim yang bermuamalah dilarang menyebarkan SARA dan ini diharamkan. Kegiatan buzzer di media sosial yang menyebarkan informasi yang berbahan gosip sebagai profesi diharamkan dan dilarang," ujar Zainut, di Rupatama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2018).

Tak berbeda pula dengan orang yang memanfaatkan jasa buzzer atau mereka yang menyandang dana bagi buzzer tersebut.

Baca: Polisi Jadwakan Periksa Pihak Dinas Perhubungan DKI Terkait Penutupan Jalan di Tanah Abang

Bagi Zainut, keduanya sama saja dengan para penyebar hoax, lantaran mendukung dan mendanai penyebaran isu tersebut.

Karena itu, ia meminta Polri untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut.

Baca: Terlihat Grogi, Keponakan Setya Novanto Ditegur Hakim

Menurutnya, penyebaran hoax ini memecah belah persatuan bangsa dan menimbulkan keresahan.

"Hal ini tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Karena dapat menimbulkan keresahan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara," katanya.

Sebelumnya, Kasatgas Nusantara Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengungkap adanya motif politik dari kelompok Muslim Cyber Army (MCA) dan Eks Saracen dalam menyebarkan isu-isu provokatif.

Baca: Sebelum Ditemukan Tewas, Terdengar Suara Penumpang Saat Sopir Taksi Online Ditelepon Istri

"Apa yang dilakukan oleh kelompok ini (MCA dan Eks Saracen) motifnya adalah motif politik," tegas Gatot, di Rupatama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/3).

Menurutnya, dengan menyebar isu hoax seperti itu, kelompok tersebut berpikir akan bisa menjegal pemerintah Indonesia kini.

Baca: Sidang Ketiga Kasus First Travel: Dandanan Hingga Bantahan Anniesa Hasibuan

Apalagi, kata dia, penyebaran isu hoax ini dilakukan memasuki tahun politik, yaitu Pilkada Serentak dan Pilpres, yang rawan konflik.

"(Isu hoax akan) Menimbulkan keresahan masyarakat, ulama, dan timbul ketakutan serta timbul konflik sosial yang besar," kata Gatot.

"Bahwa kemudian masyarakat akan berpikir jika pemerintah tidak bisa mengelola negara dan konflik yang lebih besar akan terjadi. (Ini berpotensi) memecah belah bangsa," katanya.