TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Setelah sempat tertunda selama lebih dari 1,5 tahun, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memberikan Gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Gelar kehormatan ini akan diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional Kamis, (8/3/2018), di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

“IPDN memberikan gelar doktor kehormatan sebagai pengakuan kenegarawanan Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik dan pemerintahan serta konsisten menegakkan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau sosok yang meletakkan dasar kebijakan desentralisasi yang berkesinambungan untuk Indoneaia Raya," kata Gubernur IPDN Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, Rabu (7/3).

Prof. Ermaya mengatakan, bukan sebuah kebetulan pihaknya memberikan gelar doktor kehormatan kepada Megawati pada Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret.

“Ibu Megawati Soekarnoputri benar-benar kokoh dalam prinsip, bersikap tegas, dan selama memimpin, seluruh jajaran kabinet gotong royong bekerja dengan tenang karena beliau selalu tegas mengambil tanggung jawab terhadap berbagai persoalan penting," ujarnya.

"Namun pada saat bersamaan tetap menampilkan kepemimpinan perempuan yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan sangat respek terhadap lingkungan dan kebudayaan," lanjut Prof Ermaya.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika IPDN atas penghargaan yang telah diberikan.

Hasto memaparkan, gelar Doktor Honoris Causa dari IPDN ini adalah gelar kehormatan ketujuh yang diterima putri sang proklamator Bung Karno tersebut. Empat diberikan oleh universitas luar negeri, yakni Jepang, Rusia dan Korsel (2 universitas), serta tiga dari perguruan tinggi dalam negeri.

"Gelar kehormatan dalam bidang politik pemerintahan tersebut sebagai pengakuan atas jasa Ibu Megawati Soekarnoputri yang mampu menjalankan politik pemerintahan yang demokratis, stabil dan efektif di dalam menjalankan agenda reformasi, termasuk mengatasi berbagai krisis multidimensional saat itu”, kata Hasto.

"Saat menjabat sebagai presiden, Ibu Megawati juga adalah inisiator yang mendirikan lembaga KPK. Di masa Ibu Megawati jugalah demokrasi yang sebenar-benarnya terjadi dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden one man one vote," imbuh Hasto.

Prof Ermaya menjelaskan, IPDN didirikan oleh Presiden Soekarno di Malang pada 1956. Kala itu lembaga pendidikan tinggi ini bernama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN).

Sebelumnya, Megawati sudah menerima 6 Gelar Doktor Honoris Causa, yakni dari: Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015); Universitas Padjadjaran (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University, Mokpo, Korsel (2017).