Tribun

UU MD3

MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU MD3

Sidang perdana ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo, Hakim Anggota Saldi Isra, dan Hakim Anggota I Gede Palguna.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU MD3
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Ketua Majelis Hakim Suhartoyo dan hakim anghota I Gede Palguna serta Saldi Isra memimpin sidang perdana permohonan uji materi UU MD3 oleh tiga pemohon di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (8/3/2018) menggelar sidang perdana tiga permohonan uji materi revisi UU MD3 (MPR, DPR, dan DPD) yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Tiga permohonan itu adalah permohonan dengan nomor 16/PUU-XVI/2018 dengan pemohon Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dengan kuasa hukum Irmanputra Sidin.

Pemohon kedua dengan nomor 17/PUU-XVI/2018 adalah partai baru peserta Pemilu 2019 yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI dengan kuasa hukum Kamarudin dan permohonan nomor 18/PUU-XVI/2018 dengan pemohon Zico Leonard Djagardo Sumanjuntak serta Josua Satria Collins.

Dari ketiga perkara rata-rata memohon uji materi kepada Pasal 73 ayat (3); Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c; Pasal 122 huruf k; dan Pasal 245 ayat (1).

Sidang perdana ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo, Hakim Anggota Saldi Isra, dan Hakim Anggota I Gede Palguna.

Saat petitum sudah selesai dibacakan dibacakan, Hakim I Gede Palguna menyatakan bahwa belum adanya nomor untuk hasil revisi UU MD3 yang sudah dikeluarkan DPR RI namun belum ditandatangani Presiden akan menjadi masalah besar dalam permohonan-permohonan tersebut.

“Saran saya kalau nomor untuk UU sudah keluar bisa segera diperbaiki, karena kalau salah memberi nomor maka berarti persidangan ini salah objek,” ujar I Gede Palguna.

Majelis Hakim sendiri memberikan batas waktu untuk memperbaiki kekurangan dalam permohonan selama 14 hari ke depan atau paling lambat tanggal 21 Maret 2018, termasuk pemberian nomor UU.

Namun kuasa hukum PSI, Kamarudin meminta agar sidang dipercepat karena menurutnya satu-satunya cara untuk menghentikan UU MD3 sebelum disahkan ini adalah melalui institusi MK.

“Karena kalau tidak ditandatangani Presiden, UU MD3 tetap sah menjadi undang-undang terhitung sejak tanggal 12 Februari 2018 saat UU itu disahkan DPR RI. Kalau hitungan kami tanggal 13 Maret 2018 UU MD3 ini sah dilaksanakan oleh negara,” terang Kamarudin.

I Gede Palguna kemudian menjawab dengan argumentasi bahwa MK tidak bisa menguji UU yang belum disahkan dan belum mendapatkan nomor pengesahan.

“Bagaimana kami bisa memberi argumentasi konstitusional bila UU yang diajukan belum sah, hakim itu merdeka atau independen dari apapun tapi ada keterikatan, termasuk dengan hukum acara. Hakim tidak bisa melanggar hukum acara,” tegasnya.

I Gede Palguba kemudian menambahkan bahwa jika UU MD3 sudah memiliki nomor pengesahan maka pihak pemohon uji materi bisa mengadakan perbaikan.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas