Korupsi Dinilai Akan Semakin Masif Bila Pemilihan Kepala Daerah Dilakukan DPRD
"Jika alasannya utamanya adalah untuk menghilangkan korupsi politik, maka di pilkada lewat DPRD juga tidak menggaransi itu,"
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengusulkan agar kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD).
Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi politik uang yang kerap terjadi setiap dilakukan pemilihan kepala daerah digelar.
Menanggapi hal tersebut, peneliti School of Transnational Governance European University Institute Erwin Natosmal Oemar menilai ide kembalinya pemihan kepala daerah ke DPRD adalah ide usang yang tidak refomatif.
Baca: KPK Periksa Panitera MK Terkait Kasus Pencucian Uang Muchtar Effendi
Apalagi menurut aktivis antikorupsi ini, kalau alasannya utamanya adalah karena korupsi politik.
"Jika alasannya utamanya adalah untuk menghilangkan korupsi politik, maka di pilkada lewat DPRD juga tidak menggaransi itu," kata Erwin Natosmal kepada Tribunnews.com, Jumat (9/3/2018).
Sebaliknya, menurut dia, korupsi politik akan makin masif dan tidak terpantau publik bila Pilkada diserahkan kembali ke DPRD.
Namun, ia sepakat bahwa negara harus ikut berbagi peran dengan kandidat yang akan berkompetisi di Pilkada.
Baca: Fakta Terkait Gugatan Cerai Ahok: Tak Mau Terima Tamu Hingga Pengakuan Veronica Lewat Surat
Dalam batas-batas tertentu, lebih lanjut menurutnya, negara harus menangung biaya politik yang digunakan kandidat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengusulkan agar kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD.
Baca: Dakwaan Bimanesh Ungkap Peristiwa Sebelum Setya Novanto Kecelakaan, 3 Hal Ini Dibantah Pengacara
Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi politik uang yang kerap terjadi tiap kali pemilihan kepala daerah digelar.
