TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bidang Kajian Strategis dan Intelijen, Viktus Murin, angkat bicara soal pernyataan Sirajuddin Abdul Wahab.

Menurutnya penilaian Sirajuddin terhadap kebijakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait penggantian Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, ngawur dan tendensius.

Hal ini terkait keputusan DPP Golkar lewat Sekjen Lodewijk F. Paulus, yang menyampaikan surat DPP Partai Golkar kepada pimpinan DPR RI mengenai pergantian Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI dari Robert Jopie Kardinal kepada Melchias Markus Mekeng, Kamis (8/3/2018) kemarin.

"Jelas itu pernyataan ngawur dan tendensius. Apa korelasinya antara Ketua Fraksi dijabat oleh Melchias Markus Mekeng dengan tekanan Fraksi Golkar terhadap KPK?" kata Viktus Murin saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (9/3/2018).

"Posisi Partai Golkar terhadap eksistensi KPK sejak awal sudah jelas, yakni mendukung upaya-upaya penguatan KPK. Bagaimana mungkin Fraksi Partai Golkar di DPR RI bertindak di luar kebijakan partai?" katanya.

Mantan Sekjen Presidium GMNI yang telah berkiprah di Partai Golkar sejak awal tahun 2003 ini, menilai pernyataan Sirajuddin sangat tendensius, karena tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat terhadap premis politik yang dilemparkan ke publik.

"Pernyataan Sirajuddin dapat ditafsirkan sebagai serangan politik yang tendensius terhadap Ketua Umum Airlangga Hartarto sekaligus serangan politik terhadap Melchias Markus Mekeng yang telah memperoleh amanah partai untuk memangku jabatan Ketua Fraksi Golkar DPR RI. Sebaiknya kita tidak boleh memastikan sesuatu hal berdasarkan asumsi-asumsi kosong yang terbangun atas dasar kecurigaan atau lamunan," kata Viktus.

Sementara terhadap keberadaan organ yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Viktus memberikan saran agar organ ini lebih produktif dalam mengelaborasi problematika kebangsaan dan kemasyarakatan.

Dengan berbasis ide-ide dan spirit karya-kekaryaan sebagaimana yang menjadi karakter Partai Golkar.

"GMPG bukan bagian dari struktur resmi Partai Golkar. Namun, apabila orang-orang yang berhimpun di situ masih merasa sebagai kader Partai Golkar, maka seharusnya mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah dan martabat Partai Golkar, bukan justeru menggerogoti dan merongrong kebijakan struktural Partai Golkar," kata Viktus Murin.