TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Wacana mendorong poros ketiga di luar blok Jokowi dan Prabowo dalam pilpres 2019 terus bergulir. Hal ini merupakan hal lumrah dalam kontestasi demokrasi. Karyono Wibowo, Diektur The Indonesian Public Institute (IPI) mengungkapkan,  dalam pertarungan politik memang selalu ada kalkulasi dan otak-atik politik.

"Wacana membentuk poros ketiga adalah bagian dari kalkulasi dan otak atik politik yang didorong oleh kepentingan. Karenanya, upaya membangun kekuatan ketiga tentu ada target yang ingin dicapai," ungkapnya, Kamis (15/3/2018).

Menurutnya, pihak yang ingin membentuk poros ketiga memiliki target yang beraneka ragam. Ada yang sekadar untuk menaikkan posisi tawar politik, ada juga yang memiliki target serius untuk mewujudkan poros baru yang didasarkan pada kalkulasi kekuatan riil politik untuk memenangkan kompetisi.

"Tapi, di luar target itu, saya justru mencium aroma politik di balik upaya membentuk poros ketiga. Wacana tersebut sengaja didorong untuk membelah suara dengan harapan agar perolehan suara Jokowi tidak mencapai 50 persen plus, sehingga terjadi dua putaran," kata Karyono.

Dengan demikian masih ada peluang untuk mengalahkan Jokowi di putaran kedua jika lawan Jokowi berhasil menyatukan kekuatan dengan berkoalisi dengan pihak kandidat yang gagal masuk di putaran kedua," lanjutnya.

Ditegaskan, ada hasrat terselubung di balik ambisi membentuk poros ketiga yaitu menggunakan pola yang mirip di Pilkada DKI Jakarta.Jika terealisasi poros ketiga akan mengganggu kubu Prabowo dan Jokowi? Menurutnya, jika merujuk pada realitas politik pilpres saat ini, baik poros Prabowo maupun Jokowi sudah mengetahui masing-masing kekuatan.

"Elektabikitas Jokowi masih dominan. Jika terjadi head to head antara Prabowo melawan Jokowi, maka besar kemungkinan Prabowo kalah, siapapun figur yang menjadi pasangan Prabowo. Itulah alasan mengapa harus membentuk poros ketiga," ujarnya.

"Tujuannya lebih kepada membuka peluang pilpres berlangsung dua putaran dan berharap ada potensi menumbangkan Jokowi di putaran kedua.Namun demikian, tidak mudah untuk mewujudkan poros ketiga, karena tarik menarik kepentingan politik pasti berjalan dinamis dan alot," tambahnya.

Selain terbelenggu oleh ambang batas presidential threshold 20 persen kursi di DPR, dinamika tawar menawar posisi capres - cawapres menurutnya juga tidak mudah dikompromikan. Untuk mewujudkan poros ketiga, harus menarik salah satu dari partai pendukung Jokowi.

"Dan gelagatnya, mereka berharap PKB keluar dari poros Jokowi dan bergabung dengan poros ketiga. Terbentuknya poros ketiga tergantung sikap Demokrat dan PKB. Jika dua partai itu bersepakat. ditambah dengan PAN maka poros ketiga baru bisa terbentuk.

Karyono kemundian menggaris bawahi, apakah di antara partai partai itu tidak memiliki pertimbangan lain selain harus membuat poros ketiga?

"Misalnya menggunakan pertimbangan rasional dan realistis pragmatis dengan bergabung dengan koalisi mendukung Jokowi? Jawabannya akan tergantung bagaimana relasi dan deal politik yang terbangun antara partai partai tersebut dengan kubu Jokowi," kata Karyono.

"Jika sudah ada deal politik dengan Jokowi maka pupuslah harapan untuk membentuk poros ketiga," Karyono menegaskan kembali.