Tribun

UU MD3

Ini 15 Point Penting Dalam UU MD3

UU ini juga menyebutkan, DPR dalam melaksanakan hak dan wewenang dan tugasnya

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ini 15 Point Penting Dalam UU MD3
Tribunnews.com/ Srihandriatmo Malau
Petisi tolak UU MD3 dalam change.org/tolakuumd3. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Undang-Undang (UU) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), telah berlaku pada 15 Maret 2018.

Hal itu bersamaan saat Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengundangkannya menjadi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pada 15 Maret 2018.

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, seperti dikutip Tribunnews.com dari laman Setkab.

Ada beberapa poin penting dari UU ini diantaranya:

1. Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan tujuh orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR, yang dipilih secara musyawarah untuk mufakat.

2. UU ini juga menyebutkan, DPR dalam melaksanakan hak dan wewenang dan tugasnya dapat memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.

“Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud,” bunyi Pasal 73 ayat (2) UU ini.

Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, menurut UU ini.

3. Atas hal itu DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari,” bunyi Pasal 73 ayat (5) UU ini.

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas