Tribun

UU MD3

Presiden Punya Alasan Kuat Menolak Tandatangani UU MD3

Sikap presiden yang tidak mau menandatangani lembar pengesahan UU MD3 menuai protes dari sejumlah kalangan terutama DPR.

Editor: Rachmat Hidayat
Presiden Punya Alasan Kuat Menolak Tandatangani UU MD3
Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
Presiden Jokowi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Sejak pembahasan dan pengesahan Revisi UU MD3 hingga saat ini masih menuai kontroversi. Sikap presiden yang tidak mau menandatangani lembar pengesahan UU MD3 menuai protes dari sejumlah kalangan terutama DPR.

Namun tidak sedikit kalangan masyarakat yang justru mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang enggan menadatangani lembar UU MD3 hingga batas akhir 30 hari terhitung sejak undang undang tersebut disahkan DPR.

"Menurut saya wajar jika sikap presiden harus memilih berdiri bersama-sama rakyat. Sikap presiden memiliki alasan kuat atas penolakan menandatangani UU MD3 karena ada sejumlah pasal yang kontroversial yang akhirnya menimbulkan banyak protes dari berbagai komponen masyarakat," ujar Karyono Wibowo, Diektur The Indonesian Public Institute (IPI), Jumat (16/3/2018).

"Sikap Presiden Jokowi sudah tepat. Posisinya sebagai presiden kepala negara dan pemerintahan dia harus mengemban amanat rakyat. Dia menunjukkan sikapnya yang tegak lurus dalam mewujudkan aspirasi rakyat," tambahnya.

Terbukti, Karyono menegaskan kembali sikap presiden semakin jelas, menolak menandatangani UU MD3 versi DPR, meskipun pemerintah ikut serta dalam pembahasan revisi undang-undang UU MD3 tersebut.

Menurutnya, bukan berarti presiden harus mengikuti keinginan pihak politisi di parlemen yang berseberangan dengan rakyat.ejumlah tevisi UU MD3 yang mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan masyarakat ini bagi Presiden Jokowi, sambung Karyono ibarat buah simalakama.

"Jika ditandatangani rakyat yang marah jika tidak ditandatangani DPR yang marah dan yang pasti UU MD3 tetap berlaku. Sejumlah pasal kontroversial disisipkan dalam revisi UU MD3 ini analoginya adalah ibarat DPR melempar bola panas ke presiden," tegasnya.

"Tapi unrungnya bola api tersebut tidak ditangkap oleh presiden tapi didiamkan meski masih menyimpan bara,"tambahnya.

Beberapa pasal yang diubah dalam UU MD3 dan menuai kontroversi antara lain adalah Pasal 73. Revisi pasal ini berbunyi,"dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah. DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Artinya, telah terjadi perubahan kalau sebelumnya UU menyatakan polri sifatnya hanya membantu untuk memanggil pihak yang tidak hadir saat diperiksa DPR.Namun dengan adanya penambahan frase wajib dalam Pasal 73, DPR berharap tugas-tugasnya bisa berjalan lebih lancar," Karyono menegaskan.

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas