TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin tak terima posisinya sebagai Wakil Ketua MPR diganti secara tiba-tiba melalui keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Minggu (18/3/2018) malam.

Ia menolak keputusan rapat yang menyatakan posisinya akan digantikan oleh Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Menurut Mahyudin, pergantian itu tak memiliki dasar hukum.

Ia mengatakan, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, Pimpinan MPR hanya bisa diganti jika yang bersangkutan mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal dunia. Oleh karena itu, menurut Mahyudin Pimpinan MPR tak bisa diganti atas dasar permintaan partai semata.

Baca: Ini Lho, Dua Polwan yang Menyamar Jadi PSK, Begini Pengakuannya

"(Pergantian wakil ketua MPR) enggak ada dasarnya. Saya tidak akan mengundurkan diri," ujar Mahyudin melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (19/3/2018).

Mahyudin berang dengan pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa ia menyetujui keputusan rapat pleno. Mahyudin mengaku, Airlangga telah menyampaikan rencana pergantian tersebut, tetapi dirinya belum menyetujui.

Saat itu, kata dia, Airlangga menyampaikan rencana tersebut dengan alasan rotasi jabatan dan penyegaran. Ia sempat diiming-imingi jabatan menteri jika nantinya Presiden Jokowi kembali menang di Pilpres 2019.

Namun, Mahyudin menegaskan, tak pernah ada kata setuju yang keluar darinya ihwal rencana pergantian tersebut.

"Dia (Airlangga) bilang cuma rotasi. Penyegaran. Supaya Pak Mahyudin banyak jabatan, jadi kalau nanti yang akan datang mau dipromosikan ke menteri gampang. Kan omong kosong aja yang begitu," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Ia menilai, alasan pergantian bukan untuk rotasi seperti yang disampaikan Airlangga. Mahyudin mengaku belum mengetahui alasan sesungguhnya pergantian dirinya dari Pimpinan MPR.

Mahyudin justru mendengar rumor yang beredar bahwa saat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Desember lalu, Airlangga sempat melobi Titiek agar tidak maju sebagai calon Ketua Umum Golkar dengan iming-iming akan memberikan putri Soeharto itu jabatan Pimpinan MPR.

"Bahwa ada rumor (waktu munaslub) bergaining politik. Mbak Titiek (Siti Hediati Hariyadi) mau maju (jadi Ketua Umum Golkar). Airlangga pengennya aklamasi, supaya (Mbak Titiek) tidak maju, bargaining-nya begitu," lanjut Mahyudin.

Mahyudin mengatakan, tak akan tinggal diam jika DPP Partai Golkar merealisasikan keputusan rapat pleno pada Minggu malam dengan mengirimkan surat permohonan pergantian kepada Pimpinan MPR.

Ia menyadari cara lain yang bisa ditempuh partai untuk mengganti posisinya di Pimpinan MPR yakni melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).