Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

UU MD3

4 DPC PMKRI Ajukan Uji Materi UU MD3 ke MK

Berkas permohonan uji materil (Judicial Review) UU MD3 terhadap UUD 1945 tersebut, telah dinyatakan lengkap

4 DPC PMKRI Ajukan Uji Materi UU MD3 ke MK
Ist
Dari kiri ke Kanan: Dionisius Sandy Tara (Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Jakarta barat), Bernardus Barat Daya, SH., MH. (Advokat, Kuasa Hukum), Heronimus Wardhana (Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Jakarta Timur), Prudensius Veto Meo (Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Selatan), Yohanes B. Bone (Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Timur) dan Wilibrodus Klaudius Bhira (Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Utara). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), diuji-materikan ke MK.

Berkas permohonan uji materil (Judicial Review) UU MD3 terhadap UUD 1945 tersebut, telah dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2018, melalui Tanda Terima Nomor: 1769-1/PAN.MK/III/2018.

Adapun badan hukum privat yang menjadi Pemohon adalah DPC PMKRI Jakarta Timur yang diwakili Mikael Yohanes B. Bone. Pun DPC PMKRI Jakarta Utara diwakili Wilibrordus Klaudius Bhira.

Selain juga DPC PMKRI Jakarta Barat diwakili Dionisius Sandi Tara. Juga DPC PMKRI Jakarta Selatan diwakili Prudensio Veto Meo.

Sedangkan Pemohon perorangan warga negara Indonesia adalah Kosmas Mus Guntur, Andreas Joko, Elfriddus Petrus Muga, Heronimus Wardana, dan Yohanes Berkhmans Kodo.

Dalam perkara ini, para Pemohon telah memberi kuasa kepada Bernadus Barat Daya, sebagai advokat/konsultan hukum yang akan mewakili para pemohon dalam proses persidangan di MK selanjutnya.

Adapun beberapa pasal UU MD3 yang dimohon untuk diuji materil adalah Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5). Juga Pasal 122 huruf (k). Dan Pasal 245 ayat (1).

Ketiga pasal tersebut dipandang telah bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1 dan 3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945.

"Kami berpandangan bahwa tiga pasal UU MD3 itu, merugikan hak konstitusional kami sebagaimana dijamin oleh UUD 1945," ujar Mikael Yohanes B. Bone dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Rabu (21/3/2018).

Halaman
1234
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas