Laporan Wartawan Tribunnews.cok, Fx Ismanto

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Provinsi Jawa Barat melalui Ketuanya Yunan Buwana menanggapi pengumuman dari KPK bahwa tidak bekerjasama dengan KPK menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa BPI KPNPA RI JABAR tidak ada kerjasama dengan KPK
2. BPI KPNPA RI JABAR adalah sebagai LSM yang Independen dan aktif dalam pencegahan dan    pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal tersebut BPI KPNPA RI JABAR sudah beberapa kali menggelar acara workshop baik dengan POLRI, Kejaksaan dan KPK, sedang pelaksanaan kegiatan workshop tersebut kami lakukan sbb :

a. Kota Bandung di Hotel Benua pada Tgl. 27 desember 2016 dihadiri dari Dit. Dumas KPK
b. Kab. Bandung Di Hotel Sutan Raja Tgl. 26 Juli 2016 dihadiri dari Dit. Dumas KPK
c. Kota Bandung Hotel Horison Tgl. 19 Mei 2017 dihadiri dari Dit. LHKPN KPK
d. Banten Di Pendopo Gubernur pada Tgl. 17 Januari 2019 dihadiri dari Dit. Dumas KPK

Pihak KPK bisa mengecek sendiri dari database yang ada di KPK apakah benar kegiatan kami tersebut.

"Kami sudah mengirim surat ke Pak Laode untuk permohonan maaf atas keteledoran kami, tidak ada maksud apa apa dari kami, hal tersebut hanya untuk meng kampanyekan gerakan anti korupsi di Kab. Bandung, justru kami berani tampil bersama KPK, kami tidak takut ancaman dan tidak mau sembunyi dalam membela KPK dalam beberapa acara orasi menghadang pelemahan KPK di gedung KPK Jakarta kami selalu hadir, " ungkap Ketua BPI KPNPA Jabar Yunan Buwana yang bernama lengkap Raden Yunanto Perwira Buwana.

Lalu tambanya, apa yang sudah dirugikan dari kami, apakah KPK dirugikan.. ? jusru kami membantu KPK selaku lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Jabar, " jelasnya

Masih kata Yunan, kalau ada pihak yang dirugikan oleh kami, justru kami menantang untuk melaporkan kami ke pihak penegak hukum. Boleh dicek di Kesbangpol di seluruh kota/kabupaten se-Jabar apakah ada bantuan untuk lembaga kami, " papar Yunan.

Selama ini lembaga BPI KPNPA adalah lembaga independen, semua anggota yang ada dan anggota selektip kebanyakan profesional di bidang hukum.

"Banyak laporan dari kami di KPK, sudah saya lampirkan semua berkas berkasnya ke Pak Laode, boleh ditanya langsung ke KPK pada Dit Dumas KPK mengenai laporan laporan kami selama ini, " terang Yunan.

Seyogyanya semua elemen masyarakat dirangkul dan diberi pendidikan oleh KPK jangan seperti di musuhi dan dianggap merugikan karena semua laporan dugaan korupsi yang masuk ke KPK semua berasal dari laporan masyarakat dan musuh yang sesungguhnya adalah para koruptor bukan malah memusuhi kami, " pungkasnya.