TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Direktur Eksekutif lembaga kajian Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, meminta DPP Partai Golkar untuk mengajukan calon Wakil Presiden demi mendongkrak elektabilitas partai.

"Saya tidak tahu ini bagian dari strategi atau tidak, tapi ketika Golkar tidak menempatkan posisinya secara kuat di Pilpres itu akan menjadi faktor penghambat untuk melaju kencang," kata Yunarto usai memaparkan hasil survei elektabilitas Golkar pada Rakernas Golkar di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Baca: Polda Metro Siap Bantu Anies Tutup Alexis

Yunarto melihat Golkar menganut prinsip pelan tapi pasti, padahal dua partai pendukung pemerintah lainnya, lebih gencar mengajukan ketua umumnya sebagai cawapres.

Diriny menilai Golkar adalah partai kedua terbesar dalam partai pendukung Jokowi.

Secara logika pantas dan berhak merebutkan posisi cawapres yang sekaligus akan mendapat dorongan elektoral yang besar.

Mengenai Airlangga Hartarto menjadi cawapres Jokowi, Yunarto menilai Airlangga teknokrat yang patut diperhitungkan.

"Harus diakui Pak Airlangga bukan sosok yang kuat secara elektoral, tapi memiliki kemampuan teknokrat. Dia sosok setengah teknokrat dan politisi yang patut diperhitungkan," katanya.

Menurutnya, Jokowi tidak membutuhkan pendamping yang dapat menggenjot elektoralnya.

Pasalnya tidak ada tokoh yang betul-betul bisa mengangkat nama Jokowi dengan sangat tinggi.

Oleh karena itu, elektabilitas pendamping Jokowi bukan hal yang sangat penting.

"Artinya sebenarnya Jokowi bukan membutuhkan sosok yang bisa mendongkrak elektabilitas karena faktor kinerja jauh lebih penting. Yang penting bagaimana chemistry dan loyalitas lima tahun ke depan. Oleh karenanya nama Pak Airlangga yang setengah teknokrat dan politisi patut diperhitungkan," ujarnya.