Tribun

UU MD3

Sikapi Pasal 'Antikritik' Dalam UU MD3, Politikus PPP: Jangan Sampai Kembali ke Zaman Orde Baru

"MK sudah putuskan mencabut pasal kritikan kepada presiden. Jadi jangan sampai pasal ini multitafsir, kata merendahkan jelas masih sumir,"

Penulis: Ria anatasia
Editor: Adi Suhendi
Sikapi Pasal 'Antikritik' Dalam UU MD3, Politikus PPP: Jangan Sampai Kembali ke Zaman Orde Baru
TRIBUNNEWS/RIA ANASTASIA
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PP, Muhammad Iqbal saat menjadi pembicara pada diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ramai dibicarakan publik karena ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial.

Di antaranya pasal 122 tentang pengambilan langkah hukum terhadap orang yang merendahkan DPR atau anggota DPR.

Pasal ini dinilai antikritik dan berpotensi terjadi praktik kriminalisasi terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR.

Baca: Pilpres Belum Dimulai, PSI Sudah Jaring Calon Menteri Untuk Diusulkan Kepada Jokowi

"Ini kan bahasa merendahkan sumir, apa merendahkan termasuk kritikan. Apa kritik melemahkan DPR? Itu kan bagian gimana lebih baik ke depannya, kita tidak bisa tahu sendiri," kata Anggota Baleg DPRI RI dari fraksi PPP, M Iqbal dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).

Iqbal mengatakan kritikan adalah bagian penting dari demokrasi.

Baca: Aktivitas Uji Coba Nuklir Di Korea Utara Menurun

Hal ini dianggap dapat memajukan DPR ke arah yang lebih baik.

Membatasi hak rakyat berpendapat, menurut Iqbal, tidak sesuai dengan era reformasi.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas