Anggota Komisi III DPR RI Achmad Zacky Siradj prihatin dengan adanya hukuman mati yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi terpidana mati di Indonesia, khususnya yang terkait kasus narkoba, yang hingga saat ini belum juga dieksekusi.

“Terus terang, saya sangat prihatin atas adanya TKI yang dihukum mati di negara lain dengan sangat cepat. Seolah tidak ada pemberitahuan dan informasi sama sekali kepada negara kita. Padahal jelas, dalam konstitusi kita, negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia, seluruh Warga Negara Indonesia termasuk TKI yang ada di luar negeri. Namun kita baru saja mendapati kenyataan bahwa TKI kita sudah dieksekusi mati. Benar-benar sangat memprihatinkan,” papar Zacky kepada Parlementaria, Senin (26/3/2018).

Hal tersebut, lanjut politisi Fraksi Partai Golkar ini, berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di Indonesia, yakni masih banyaknya terpidana mati khususnya kasus narkoba yang belum dieksekusi.

Padahal jika sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka sudah bisa dilakukan eksekusi terhadap terpidana mati tersebut.

“Kalau peninjauan kembali itu kan tidak ada batasannya, jadi bisa saja hal itu dijadikan alasan oleh kuasa hukum terpidana mati untuk sengaja memperlambat bahkan menggagalkan eksekusi mati. Namun di saat menunggu waktu eksekusi tiba, mereka masih bisa menjalankan bisnis haramnya tersebut di balik tembok lembaga permasyarakatan (lapas). Sementara di kasus lain, kita mendapati TKI kita langsung dieksekusi mati tanpa pemberitahuan dan pembelaan terlebih dahulu. Benar-benar menyedihkan dan memprihatinkan,” tambahnya.

Beranjak dari kedua kasus tersebut Zacky berharap agar pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung dapat segera menjalani eksekusi mati terhadap terpidana mati khususnya dalam kasus narkoba yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Hal ini semata untuk mencegah dan menghentikan berlangsungnya bisnis haram di dalam lapas. 

Sekaligus memberikan efek jera terhadap pihak lain yang ingin berbuat serupa. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan terus mendorong pemerintah untuk bersama-sama dengan DPR merevisi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*)