TRIBUNNEWS.COM, LEMBANG - Bupati Bandung Barat, Abubakar menggelar konferensi pers untuk meluruskan kabar terkait penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Namun, Abubakar tak menampik jika didatangi dua orang petugas dari KPK.

Baca: Epson Kenalkan EB-1470Ui, Projector Interaktif Terbaru untuk Presentasi yang Bisa Corat-coret

Abu menceritakan, dua pejabat KPK datang menemuinya pada Selasa (10/4/2018) sore di rumah dinasnya di komplek perumahan elit Kota Baru Parahyangan.

Saat itu, ia baru selesai menghadiri kegiatan dinas dan tengah fokus mendampingi istrinya, Elin Abubakar, yang sedang bersiap menghadapi debat publik di Pilkada Bandung Barat besok.

"Di sela saya sedang memberikan support, tadi saya dapat laporan dari ajudan katanya ada tamu minta izin bertemu dengan saya. Saya tanya dari mana? Nanti katanya bapak langsung saja terima. Dan beliau memperkenalkan bahwa tamu yang datang itu pejabat dari KPK. Saya terima dengan baik, apa yang diperlukan saya bilang?" ucap Abu di kediamannya di kawasan Lembang, Selasa malam.

Dua petugas itu, sambung Abu, bermaksud menggali informasi perihal isu dirinya yang memerintahkan para pejabat SKPD Pemkab Bandung Barat menggalang dana untuk modal kampanye istrinya.

Duit itu dipakai juga untuk biaya berobat Abubakar. "Intinya para petugas itu meminta keterangan klarifikasi bahwa banyak isu yang masuk ke KPK. Dari mulai bupati sakit, kemudian saat ini bupati sebagai tim sukses melakukan penggalangan dana. (Isunya) Saya memerintahkan kepada kepala dinas untuk keperluan saya berobat maupun dalam konteks ibu dalam proses pencalonan," tuturnya.

Kepada petugas KPK, Abubakar pun menyanggah semua isu tersebut. Dia mengatakan, dua periode menjabat sebagai bupati sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Saya sudah cukup dua periode sebagai bupati bekal saya untuk berobat maupun bekal ibu sebagai calon bupati. Saya tahu persis bahwa apa yang diperlukan oleh calon bahwa Pilkada itu mahal atau murah itu relatif. Selama ini saya tahu persis. Jadi kalau lah sekarang ada keterangan ada laporan dari teman-teman KPK bahwa saya menggalang dana, saya bilang tidak benar," ungkapnya.

"Jadi (KPK) hanya meminta klarifikasi dan keterangan tentang kepala SKPD melakukan galang dana. Enggak ada penyebutan korupsi. Karena kalau korupsi ada unsur kerugian negara," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bupati Bandung Barat: KPK Hanya Meminta Klarifikasi", https://regional.kompas.com/read/2018/04/11/05463011/bupati-bandung-barat-kpk-hanya-meminta-klarifikasi.