TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro mengatakan selain memberi mandat kepada Prabowo Subianto untuk maju dalam Pemilu Presiden 2019, para kader juga memberi mandat kepada Ketua Umum untuk mencari dan memimpin koalisi.

"Memberikan mandat kepada ketum memimpin koalisi dan mencari kawan koalisi lain untuk mencari cawapres potensial," ujar Nizar, Kamis, (12/4/2018).

Menurut Nizar, mencari mitra koalisi merupakan tugas utama partai Gerindra saat ini. Karena tanpa mitra koalisi Gerindra tidak dapat mengusung pasangan calon presiden dalam Pemilu mendatang.

Saat ini Gerindra hanya memiliki 73 kursi, kurang 39 kursi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden yakni 20 persen sesuai dengan pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017.

‎"Langkah pertama yang harus sesuai dengan Undang-undang Pemilu itu syarat yang harus kita penuhi, apabila hanya PKS apakah koalisi ini akan berjalan. Kalau sudah memenuhi PT 20% akan berjalan dan tinggal hak veto masing-masing partai. Sudah barang tentu masing-masing partai kalau sudah ada kesepakatan Capres dan Cawapres akan didaftarkan ke KPU," katanya.

Baca: Presiden PKS: Tagar #2019GantiPresiden Bukan Kejahatan

Nizar tidak menampik bahwa saat ini Gerindra sangat dekat dengan PKS, dan kemungkinan besar akan berkoalisi pada Pilpres mendatang.

‎ Apabila jadi berkoalisi dengan PKS, maka syarat untuk mengusung calon presiden dan wkail presiden akan terpenuhi.

"Misal ada partai lain gabung akan lebih baik dan lebih bagus. Kalau hanya dua partai, apa yang disampaikan gerindra jangan sampai kita membentuk Undang-undang itu hanya ada calon tunggal," katanya.

Untuk Cawapres sendiri menurut Nizar akan dikomunikasikan dengan mitra partai koalisi. Nantinya diharapkan Cawapres yang terpilih memiliki integritas, Kapabilitas, elektabilitas, dan Chemistry dengan Prabowo.

‎"Partai Gerindra dan PKS dengan kewenangan masing-masing akan menimbang Cawapres yang bisa menaikan elektoral dan hak pilih yang ujungnya bisa memenangkan pilpres," ujarnya.