Sisa Usia Pemerintahan Jadi Masa Krusial Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga setengah tahun usai pemerintahan dilalui Presiden Joko Widodo dengan kinerja positif.

Kurun waktu tersebut, tren peningkatan kinerja pemerintahannya, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, maupun penegakan hukum diapresiasi publik.

Capaian keberhasilan semacam ini belum menjadi penentu keberhasilan sesungguhnya, karena jelang sisa waktu usia pemerintahannya justru masa krusial menanti.

Baca: Kecelakaan Bus di Korut Tewaskan Puluhan Turis China

Sejauh ini, kepiawaian Jokowi dalam mengelola kabinet pemerintahannya memang tidak terbantahkan.

Dalam catatan penyelenggaraan survei opini publik di negeri ini, Jokowi menjadi presiden yang mampu mengelola jalannya pemerintahan dengan capaian peningkatan kinerja yang cenderung konsisten dari waktu ke waktu.

Hasil survei Kompas menunjukkan, saat ini apresiasi publik terhadap kinerja keseluruhan pemerintahan Jokowi hingga 72,2 persen.

Proporsi responden yang merasa sangat puas tersebut tertinggi di antara periode-periode survei sebelumnya. Sebaliknya, mereka yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan cenderung menurun.

Jika dielaborasi, tren positif terhadap kinerja semacam ini berhasil diciptakan Jokowi di berbagai bidang persoalan. Apresiasi terbesar terjadi pada kemampuan pemerintahan saat ini di dalam menghadapi berbagai persoalan politik.

Tidak kurang dari tiga perempat bagian responden menyatakan rasa puas. Pemerintah saat ini dinilai sebagian besar responden berhasil menjaga keragaman dan kebebasan, hingga mampu menjaminkan rasa aman maupun mengatasi ancaman konflik.

Apresiasi tertinggi selanjutnya tertuju pada kinerja pemerintah di dalam mengatasi persoalan-persoalan kesejahteraan sosial. Perhatian pemerintah di dalam penanganan persoalan pendidikan dan kesehatan, misalnya, mendapat apresiasi yang tinggi.

Pada kedua persoalan tersebut, setidaknya tiga perempat bagian menyatakan puas. Hanya, khusus pada persoalan kemiskinan masih menjadi catatan bagi pemerintahan saat ini, oleh karena masih separuh bagian responden saja yang menyatakan positif, sementara sisanya masih merasa tidak puas dengan kondisi kemiskinan.

Di sisi lain, dalam persoalan penegakan hukum, bagian terbesar publik pun menyatakan kepuasan mereka. Saat ini, tidak kurang dua pertiga bagian responden menganggap pemerintah sudah menempatkan hukum sebagai panglima di dalam penyelesaian kasus-kasus hukum.

Selain itu, lebih dari setengah bagian dari keseluruhan responden menganggap upaya penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sudah dilakukan dengan baik dan menjadi salah satu nilai tertinggi apresiasi publik terhadap upaya penegakan hukum di negeri ini.

Di antara berbagai persoalan bangsa ini, persoalan perekonomian masih menjadi catatan terbesar.