Tiga Tokoh Senior Daftar Jadi Caleg Partai Solidaritas Indonesia

"Karena arena politik itu paling gampang dimasuki orang. Cukup angkat-angkat tas ketua partai, jadi caleg nomor satu. Cukup menjilat petinggi partai, siapapun dia bisa masuk," lanjut Onte.

Menurutnya, arena yang kotor terjadi karena kita memberikan kesempatan pada orang-orang seperti itu untuk memguasai arena.

"Setelah melihat PSI, kayaknya ini arena yang baik dan bersih. Mumpung ada arena yang bersih dan belum terkontamisasi, ayo kita jaga, kita masuk," kata Onte.

Baca: Warga Sempat Berebut Rembesan Minyak Sebelum Terjadi Ledakan

Sementara itu, Christianto menyatakan, pada usia 73 tahun, ia ingin mewariskan apa yang masih bisa diingat dan sumbangkan untuk masyarakat.

"Wujudnya adalah partisipasi di PSI yang ketuanya malah lebih muda dari putri sulung saya," kata Christianto.

"Saya ingin mewariskan pengalaman bermasyarakat terutama dalam mengikuti kebijakan publik agar kita menatap masa depan Indonesia secara lebih optimis tapi tetap realistis," kata pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) ini.

Menanggapi kehadiran tiga bacaleg ini, Ketua Umum PSI, Grace Natalie, mengaku bersyukur dan menyampaikan apresiasi.

"Sebagai kendaraan politik, PSI sudah jadi. Silakan dimanfaatkan. Tapi, banyak aktivis tampaknya sulit sekali untuk menyeberang, seolah ada batas suci," kata Grace.

Padahal, demokrasi sekarang lebih banyak ke soal kebebasan. Tapi kita sendiri kekurangan produk hukum yang berkualitas.

Grace mengingatkan, lihat saja Revisi KUHP yang mengandung banyak masalah.

Dengan situasi semacam ini, lanjut Grace, seharusnya ada lebih banyak orang baik dan berkualitas yang masuk masuk politik seperti Christianto, Azmi, dan Onte.

"Bayangkan, Pak Christianto sudah 73 tahun dan lututnya bermasalah, masih mau terjun berpolitik. Kendaraan sudah ada, momentum tersedia. Tunggu apa lagi," kata Grace.

Baca: Misteri Jejak Telapak Tangan Hitam di Mobil Pembawa Uang Mesin ATM yang Dirampok

Sejumlah tokoh juga memberikan dukungan dengan keputusan mereka masuk politik.