TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan persaudaraan Alumni 212 membuat pro kontra di masyarakat.

Sebagian setuju ada komunikasi antara Jokowi dengan 212 , sebagian yang lain menilai pertemuan itu tidak perlu.

Namun pengamat intelijen Ridlwan Habib melihat intelijen asing lah yang tidak setuju dan senang dengan pertemuan Jokowi dan Presidium 212.

"Saya kira yang paling tidak suka dengan pertemuan itu adalah intelijen asing. Mereka tidak suka Indonesia rukun dan damai," ujar Ridlwan Habib kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Menurut Ridlwan, ada indikasi operasi intelijen asing yang berusaha buat Pilpres keruh dan penuh pertikaian.

"Pak Jokowi akrab dengan ulama 212, suasana jadi sejuk, tapi ada pihak pihak yang tidak suka dengan Indonesia yang damai, " katanya.

Operasi yang disebutnya sebagai Foreign Black Propaganda Operation itu menginginkan situasi Pilpres yang chaos sehingga rezim Jokowi kalah.

"Salah satu sebabnya karena selama Jokowi menjabat, kepentingan asing yang melakukan operasi hitam ini sangat dirugikan, " jelas Ridlwan.

Alumni S2 Kajian Intelijen UI itu menyebut, operasi intelijen asing itu melibatkan dunia siber atau media sosial.

"Ada beberapa ceruk akun media sosial yang terus menerus melakukan provokasi dan adu domba, indikasinya itu didesign oleh intelijen asing," katanya.

Sayangnya banyak masyarakat awam yang terpancing tanpa sadar.

"Apalagi mereka juga melibatkan aset aset orang Indonesia yang beroperasi dengan WA grup," kata Ridlwan.

Selain tidak suka dengan kerukunan antar kelompok, operasi intelijen asing ini juga menggunakan sentimen RAS yang masif.

"Cek di medsos, video-video tentang TKA yang lama lama tiba tiba muncul lagi dan disebarkan oleh akun anonim, " ucapnya.

Ridlwan meyakini aparat kontra intelijen Indonesia sudah melakukan antisipasi menghadapi serangan itu. Namun perlu dukungan masyarakat luas.

Sebelum menyebarkan informasi, cek ulang sumbernya dan berhati hati jika menyangkut SARA.

"Saya yakin operasi Foreign Black Propaganda ini akan gagal dan kita akan mengikuti pemilu dengan baik, aman dan damai, " tegasnya.

Tim 11 Ulama Alumni 212 menyampaikan tujuh poin penting pasca melangsungkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/4/2018).

Ketua Tim 11 Ulama Alumni 212 Misbahul Anam menyampaikan, klarifikasi terkait beredarnya foto pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Misbahul menerangkan, ada tujuh klarifikasi terkait pertemuan tersebut.

Pertama yakni pertemuan tersebut adalah pertemuan yang bersifat tertutup dan tidak dipublikasikan, dan tidak ada wartawan istana yang menyaksikan.

"Kedua, pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi akurat terkairt dengan kasus-kasus kriminalisasi para ulama dan aktivis 212," ujar Misbahul di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018).

Ketiga pertemuan tersebut diharapkan agar Presiden mengambil kebijakan menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis 212 dan mengembalikan hak-hak para ulama dan aktivis 212 korban kriminalisasi sebagai warga Negara.

"Keempat, para ulama dari Tim 11 yang hadir telah menyampaikan berbagai harapan dan penjelasan terkait masalah kriminalisasi ulama dan aktivis 212, secara lugas dan apa adanya, walaupun tetap dengan cara yang santun," ujarnya.

Hal itu, sebagai tugas amar makruf nahi mungkar kepada Presiden, bahkan termasuk dalam kategori yang disebut dalam hadits Nabi SAW.

"Ketahuilah, jihad yang paling utama adalah mengatakan kata-kata yang benar yang di depan penguasa yang jair. Musnad Ahmad Juz 17/228," sambungnya.

Kelima, menyesalkan bocornya foto dan berita tersebut yang ditengarai adanya pihak ketiga yang ingin mengadu domba antara Presiden dan Ulama serta Umat islam.

"Keenam meminta istana mengusut tuntas bocornya foto dan berita tersebut sebagai kelalaian aparat istana yang tidak bisa menjaga rahasia Negara," ujar Misbahul.

Dan yang terakhir yaitu ketujuh, para ulama dan aktivis 212 yang bertemu dengan Presiden tetap istiqomah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan, serta melaksanakan amar makruf nahi mungkar, dan tetap mendesak Presiden untuk segera menghentikan kebijakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212.

Acara konferensi pers dihadiri oleh Sekertaris Muhammad al Khaththath dan sembilan anggota Tim 11 Ulama Alumni 212 Abah Roud Bahar, Slamet Maarif, Usamah Hisyam, Sobri Lubis, Muhammad Husni Thamrin, Muhammad Nur Sukma, Yusuf Muhammad Martak dan Aru Syeif Asadullah.(*)