Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana melaksanakan kebijakan impor dosen.

Melihat hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengingatkan, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Menurutnya, kebijakan mengimpor dosen ini seperti dua sisi mata pisau.

“Satu sisi, mungkin kita mau menjiplak bagaimana pergururan tinggi dan dosen-dosen luar negeri yang memiliki kompetensi penelitian yang baik, dan mau diadopsi di Indonesia. Tetapi di sisi lain, mereka masuk harus ada aturan main. Jangan mereka masuk tidak menghargai bagaimana negara besar seperti Indonesia, dalam kaitan pentingnya NKRI,” kata Sutan di sela-sela acara Festival dan Diskusi Teh, Kopi, dan Coklat Produk Petani Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Hal yang dimaksud Sutan adalah adanya kekhawatiran jika dosen-dosen asing itu memanfaatkan momentum selama mengajar di Indonesia untuk menciptakan Indonesia tidak memiliki jati diri yang sebenarnya. Termasuk adanya kekhawatiran jika dosen itu melakukan penelitian di Indonesia, tapi justru hasilnya dibawa ke negara asalnya, atau negara lain. Menurutnya, hal itu sudah pernah terjadi di Aceh.

“Oleh karena itu, terhadap impor dosen ini artinya perlu dibicarakan secara mendalam dan harus dibuat aturan main yang jelas. Sehingga tidak menimbulkan kisruh, termasuk juga dengan dosen yang ada di dalam negeri,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

Sutan menambahkan, jika ingin sekedar ingin membandingkan kualitas pendidikan tinggi antara Indonesia dengan negara lain, bisa dengan seminar. Tidak perlu sampai mengajar tetap.

Di sisi lain, Sutan menilai, Indonesia memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tak kalah dengan dosen dari laur negeri. Bahkan menurutnya jumlah doktor dan profesor di Indonesia sudah cukup memadai. Daripada impor, kata Sutan, lebih baik pemerintah mengoptimalkan SDM yang ada.  

“Coba dioptimalkan dulu. Jangan sedikit-sedikit impor. Cintailah produk dalam negeri. Saya menitikberatkan, impor dosen ini perlu kehati-hatian, perlu regulasi yang jelas dan perlu pengamanan terhadap NKRI, karena ini menyangkut masalah pendidikan,” pesan politisi dapil Jambi itu.(*)