Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA), karena selama ini lapangan kerja di Indonesia sudah banyak dikuasai oleh buruh asing. Ia pun menggalang dukungan untuk bisa membentuk Pansus TKA, menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA.

“Menurut saya, apa yang selama ini sedang terjadi merupakan suatu kesalahan dalam melihat situasi. Situasi ketika kita membutuhkan pekerjaan, tetapi pemerintah malah memberikan pekerjaan itu pada buruh asing. Jadi memperkaya buruh asing,” paparnya usai menerima Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2018).

Politisi Partai Gerindra itu berpendapat buruh asing yang masuk Indonesia tidak mempunyai data dan tidak terverifikasi oleh pihak terkait, sehingga berpotensi menganggu aspek ekonomi, politik dan keamanan.

“Dari sisi ekonominya, tentu merebut jatah pekerja kita yang sedang susah cari kerja. Dari politiknya, ini juga bisa merubah suatu konfigurasi tertentu dan mereka bisa menyalahgunakan ini untuk kepentingan yang lain. Dari keamanannya, mereka bisa masuk ke Bandara Halim Perdanakusumah dan menggali-gali informasi di instansi militer untuk kereta cepat tanpa ada izin. Jadi ini seperti negara tanpa tuan,” ujarnya. (*)